Momen

Perdagangan
Pemerintah Izinkan Impor Gula

KEMENTERIAN Perdagangan memberikan izin kepada enam perusahaan negara mengimpor gula kristal putih sebanyak 450 ribu ton tahun depan. Keenam perusahaan itu adalah PT Perkebunan Nusantara IX, PTPN X, PTPN XI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Badan Urusan Logistik.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan impor gula akan dilakukan mulai Januari 2011 untuk mengisi kekosongan stok gula lima bulan pertama tahun itu. "Sesuai dengan ketentuan, impor boleh masuk satu bulan setelah musim giling dan dua bulan sebelum musim giling berikutnya," katanya Senin pekan lalu.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deddy Saleh menambahkan, impor gula kristal putih dilakukan karena tahun ini produksi gula kristal putih dalam negeri hanya akan mencapai 2,3 juta ton dari perkiraan sebelumnya 2,7 juta ton. "Produksi gula nasional menurun akibat faktor perubahan iklim." Sedangkan menurut Menteri Pertanian Suswono, stok gula hingga Desember tahun ini masih aman meski produksi gula nasional menurun. n

Perombakan Pejabat
Deputi Menteri BUMN Dirombak

SETELAH tarik-ulur berulang kali, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar akhirnya merombak susunan pejabat eselon satu. "Intinya memperbaiki struktur dan melakukan reposisi," kata Mustafa di sela Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Mustafa mengatakan, bukan hanya Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, semua deputi pun diganti, kecuali Parikesit Suprapto (Deputi Kementerian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Perbankan). "Saya harap kepengurusan yang baru akan lebih dinamis, full speed, sama seperti saya memimpin Bulog," ujarnya.

Yang masuk perombakan antara lain Mahmudin Yasin, Deputi Kementerian BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, yang akan menjabat Sekretaris Kementerian BUMN, menggantikan Said Didu. Posisi Yasin ditempati Pandu Djayanto. Lalu Harry Susetyo Nugroho dari Deputi Kementerian Bidang Logistik, Pariwisata, dan Transportasi akan menjadi anggota staf ahli di kementerian yang sama. Sumaryanto Widayatin menggantikan Harry.

Sahala Lumban Gaol dari Deputi Kementerian Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi akan menjadi anggota staf ahli. Ia digantikan Irnanda Laksanawan, asisten deputi di bidang yang sama. Kemudian Agus Pakpahan dari Deputi Kementerian BUMN Bidang Agroindustri dicopot dan digantikan Megananda, yang saat ini menjabat Asisten Deputi Bidang Perkebunan. Sedangkan Deputi Bidang Jasa Lainnya, Muchayat, memasuki masa pensiun.

Kelistrikan
Tarif Listrik 2011 Batal Naik

KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan menghapus rencana kenaikan tarif dasar listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. "Artinya, tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik tahun depan," kata Ketua Komisi VII Teuku Rifki Harsya, Kamis malam pekan lalu.

Dalam RAPBN 2011, pemerintah semula berencana memberikan subsidi listrik Rp 41,02 triliun. Dengan subsidi sebesar itu, tarif dasar listrik akan naik rata-rata 15 persen. Tapi Komisi VII, yang membidangi energi dan sumber daya mineral, memutuskan tidak menaikkan tarif listrik. Sebagai kompensasinya, Dewan mengizinkan PT PLN menangguhkan pembayaran utang Rp 4,6 triliun kepada pemerintah.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menanggapi santai pembatalan rencana kenaikan tarif listrik tersebut. "Terserah DPR saja, yang lebih pintar. PLN akan berjalan dengan daya yang dimiliki," ujarnya.

Perusahaan Negara
Garuda Tunda Penjualan Saham

PT Garuda Indonesia Airways batal melakukan pelepasan saham perdana (IPO) pada tahun ini. Semula pemerintah akan menjual saham Garuda kepada publik pada semester kedua tahun ini, tapi diundurkan menjadi tahun depan. "Kira-kira awal Februari 2011," kata Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Mahmudin Yasin, Rabu pekan lalu.

Menurut Yasin, pemerintah masih perlu menggodok rencana pelepasan saham Garuda lebih teliti. "Garuda juga perlu memperbaiki laporan keuangannya."

Menjual saham kepada publik dan mencatatkan saham di Bursa Efek merupakan bagian kesepakatan Garuda dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki sekitar 10 persen saham Garuda hasil konversi utang maskapai milik negara itu senilai Rp 1 triliunan. Sesuai dengan aturan Bank Indonesia, Mandiri tak boleh memiliki saham nonperbankan lebih dari enam bulan.

Kepala Riset PT Bhakti Securities Edwin Sebayang berpendapat besarnya utang menjadi masalah terbesar Garuda. Jika akan mencatatkan sahamnya di bursa, maskapai pelat merah itu harus mengurangi utang dulu sehingga tidak membebani kinerja keuangannya. "Investor juga tak akan tertarik bila nantinya pendapatan perusahaan hanya untuk membayar utang dan bunga," kata Edwin.