MOMEN

EKSPANSI USAHA
CIMB Jajaki Bursa Indonesia

CIMB Group, lembaga keuangan terbesar kedua Malaysia, berkeinginan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dato Sri Mohamad Nazir, Presiden Direktur CIMB Group, mengatakan realisasinya menunggu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyelesaikan aturan investasi bank asing. ”Kami akan menyasar pasar di negara lain, terutama kawasan Asia Tenggara,” kata Nazir di Kuala Lumpur pekan lalu.

Namun Nazir belum bisa menyebutkan nilai saham yang akan dilepas di Indonesia. Dia hanya menuturkan, di Thailand, CIMB akan menjual saham kepada publik senilai 700-800 juta ringgit atau sekitar Rp 2,4 triliun pada Juni tahun ini. Hingga tahun ini, kapitalisasi pasar grup pemegang saham Bank Niaga ini sudah mencapai US$ 15 miliar.

Menurut Presiden Direktur CIMB Niaga Arwin Rasyid, perluasan pasar di Indonesia akan dilakukan dengan cara memperbanyak cabang dan bentuk layanan. Tahun ini, CIMB Niaga akan menambah 700 cabang dan 15 gerai bank mikro. ”Kami akan berfokus ke perbankan korporat, bank syariah, dan pembiayaan konsumsi,” ujarnya.

PEJABAT BARU
Sugiharto Komisaris Utama Pertamina

MANTAN Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto kembali ke lingkungan perusahaan pemerintah. Kamis pekan lalu, dia dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina menggantikan Jenderal Polisi (Purnawirawan) Sutanto, yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar juga melantik anggota Dewan Komisaris Pertamina baru lainnya, yakni Umar Said, Evita Herawati Legowo, Anny Ratnawati, Triharyo Indrawan Soesilo, Nurdin Zainal, dan Luluk Sumiarso.

Mustafa mengatakan, sebagai aset strategis negara dan satu-satunya perusahaan negara yang beroperasi dari hulu ke hilir, Pertamina menghadapi tiga tantangan utama: kecenderungan peningkatan konsumsi minyak negara, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, dan persaingan global. Sugiharto berjanji akan mengawal direksi Pertamina mencapai target-target tersebut.

Komisaris juga akan mengawasi produktivitas dan eksplorasi peningkatan cadangan produksi minyak dan gas. Menurut Sugiharto, Pertamina harus mampu mendukung upaya pemerintah mencapai target peningkatan produksi minyak nasional dari 965 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Saat ini, Pertamina menyumbang 150 ribu barel per hari untuk produksi minyak nasional.

SURAT UTANG
Samurai Bond Tertunda

PEMERINTAH menunda penerbitan obligasi berdenominasi yen alias Samurai bond dari semester pertama menjadi semester kedua tahun ini. Tak stabilnya situasi dalam negeri menjadi salah satu faktor penundaan. Semula pemerintah berencana menerbitkan Samurai bond kedua pada bulan ini sebesar US$ 750 juta-1,1 miliar. Pada Juli tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan obligasi serupa senilai US$ 35 miliar.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, pemerintah harus menunggu perkembangan pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum menerbitkan obligasi. ”Kami usahakan di semester kedua, lihat situasi nanti,” ujarnya di Jakarta pekan lalu.

Secara mengejutkan, pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri. Dia akan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai 1 Juni nanti. Rahmat mengatakan peristiwa politik di dalam negeri ini akan berdampak pada investasi di Indonesia. Kekhawatiran itu disampaikan lembaga pemeringkat Moody’s. Tingkat risiko Indonesia yang tecermin dalam credit default swap mengalami peningkatan dari 153 basis point menjadi 200-206 basis point.

KEKAYAAN NEGARA
Potensi Piutang Tertagih Rp 55 Triliun

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada potensi penerimaan negara yang berasal dari penagihan piutang sebesar Rp 55 triliun. ”Ini aset negara yang harus dikembalikan dan masuk laporan keuangan pemerintah,” katanya di Jakarta pekan lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menjelaskan, piutang negara itu merupakan tagihan badan usaha milik negara dan pengelolaan aset milik obligor bekas bank dalam likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Jumlah piutang yang bisa ditagih, kata dia, bergantung pada kualitas aset yang menjadi jaminan piutang tersebut. ”Mungkin saja jaminannya kecil,” ujarnya.

Menteri Sri Mulyani meminta penagihan piutang negara dan pelelangan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dilakukan secara efisien dan hati-hati. ”Rentan terjadinya kejahatan pidana, kolusi antara aparat penagih dan peserta lelang,” katanya.