Ombudsman RI akan Prioritaskan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Bidang Kemaritiman dan Investasi Hery Susanto mengatakan terdapat tiga isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan Ombudsman di tahun ini. Salah satunya adalah pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin.

Hery mengatakan, hal itu dilakukan karena banyaknya program pemerintah maupun swasta yang berpotensi menggerus wilayah perairan di Indonesia. Ia mencontohkan program hilirisasi pertambangan yang tengah digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ke depan Indonesia akan membutuhkan lebih banyak lagi pelabuhan untuk mengakomodasi hasil tambang. “Dan pelabuhan itu pasti menggerus lautan, dan ini harus diregulasi sesuai aturan,” ucap dia. 

Ombudsman juga menemukan banyak aktivitas di sektor kelautan yang tidak memiliki izin sehingga tanpa disadari banyak laut yang semakin tergerus. Persoalan tersebut, kata Hery, tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, tapi terjadi hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. “Permasalahan soal laut itu tersebar dari Sabang hingga Merauke,” ujarnya. 

Selain pemanfaatan ruang laut, Ombudsman juga memilih dua isu strategis lain yang akan menjadi perhatiannya di tahun ini, yaitu kebijakan pembukaan ekspor benih bening lobster (BBL), dan tata kelola kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Hery mengatakan, kedua isu ini memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Khususnya di isu pariwisata. 

Hery menyatakan, selama ini, sektor yang tidak pernah ada laporan ke Ombudsman adalah pariwisata. Di sisi lain, pihaknya menemukan banyak permasalahan yang ada di sektor tersebut. “Minim sekali laporan. Sementara kita tahu masalahnya  banyak. Misalnya ada potensi wisata tapi oleh pemerintah daerah tidak berkembang. Ada satu pembiaran akibat kurangnya infrastruktur tapi marak pungli,” ucap dia.