Orang Lama di Kursi Nomor Satu

Sembilan belas nama terjaring sebagai kandidat direktur dan komisaris PT Freeport Indonesia. Pemegang saham mayoritas perusahaan tambang itu, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero), menyaringnya dari sekitar 50 calon. Tapi akhirnya 18 nama yang diusulkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengisi tiga kursi direktur dan tiga kursi komisaris di Freeport Indonesia.

“Inalum menggunakan jasa konsultan untuk menjaring nama-nama itu,” ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno, Kamis pekan lalu.

Inalum adalah pemegang saham baru Freeport Indonesia. Induk industri pertambangan Indonesia ini telah merampungkan transaksi akuisisi pada 21 Desember 2018. Perusahaan membayar US$ 3,85 miliar (sekitar Rp 55 triliun) kepada Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan saham -Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Penyelesaian transaksi ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual-beli oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson,- -Jumat tiga pekan lalu. Sejumlah menteri turut menyaksikan, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebelumnya, pada 12 Agustus 2018, ditandatangani pokok-pokok perjanjian (heads of agreement) antara Inalum, Rio Tinto, dan Freeport-McMoRan.

Sebagai pemegang saham, Inalum berhak menempatkan orangnya di jajaran direksi dan komisaris. Berdasarkan kesepakatan dengan Freeport-McMoRan, kursi pimpinan perusahaan dibagi sama rata, masing-masing tiga direktur dan tiga komisaris. Inalum pun memasang Orias Petrus Moedak, yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan Inalum, untuk posisi wakil direktur utama. Dua orang lain adalah Jenpino Ngabdi—mantan Direktur Utama Danareksa Sekuritas—dan Achmad Ardianto—saat ini direktur Freeport Indonesia—yang pernah menjadi direktur di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Adapun di jajaran komisaris Inalum meng-usung bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Amien Sunar-yadi. Ia juga mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Budi Gunadi Sadikin juga menempati posisi komisaris. Satu lainnya adalah Hinsa Siburian, yang menjabat Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih selama Agustus 2015-April 2017 dan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada April-Oktober 2017.

Inalum, menurut seorang pejabat yang mengetahui proses ini, sebenarnya sempat mengajukan Silmy Karim—Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk—untuk posisi Direktur Utama Freeport Indonesia. Silmy digadang-gadang karena, selain dinilai cakap, dipandang jago bernegosiasi dengan pihak asing. Tapi, pejabat itu bercerita, Menteri Rini menolaknya. Penyebabnya bukan karena Silmy tak bagus, tapi ia diminta tetap berada di Krakatau Steel untuk memperbaiki kinerja perusahaan negara yang keuangannya masih merah itu. “KS (Krakatau Steel) ini sudah gonta-ganti dirut, tapi enggak beres-beres,” kata pejabat tersebut mengutip pernyataan Rini.

Rini mengangkat Silmy menjadi Direktur Utama Krakatau Steel pada September 2018. Lulusan NATO School di Oberammergau, Jerman; Harvard University di Cambridge, Amerika Serikat; dan Naval Postgraduate School, Amerika Serikat, itu dinilai sukses membenahi PT Pindad (Persero) dan PT Barata Indonesia (Persero). Karena itu, Rini ngotot mempertahankan Silmy di Krakatau Steel.

Silmy membenarkan pernah ada tawaran memimpin Freeport Indonesia kepadanya. Bahkan diskusi mengenai per-usahaan tambang di Papua itu ia ikuti bersama Inalum sejak 2017, saat awal rencana akuisisi. Kebetulan ia pernah menjadi penasihat eksekutif di Freeport Indonesia pada 2015-2016. “Sudah lama banget, jauh sebelum saya ke KS,” tuturnya.

Menurut Fajar Hari Sampurno, nama Silmy tak ada dalam daftar yang diusulkan Inalum kepada Kementerian BUMN. Tapi, seandainya ada, Fajar pun akan menolak. “Kalau Silmy yang diajukan, aku juga akan nahan. (Alasan) kepentingan. Kita masih membutuhkannya untuk KS, supaya beres.”

Di sisi lain, Richard Adkerson meminta pemerintah agar diizinkan tetap memimpin operasi Freeport. Alasannya, tahun ini hingga tahun depan adalah masa transisi. Perusahaan akan mengakhiri kegiatan tambang terbuka atau tambang atas dan akan memulai penambangan bawah tanah. Ia mengungkapkan, akan ada tambahan investasi sebesar US$ 20 miliar (lebih dari Rp 280 triliun) hingga 2041 untuk mengalihkan operasi tambang tersebut.

“Sejak 1990 kami menambang open pit. Sekarang kami akan mengoperasikan tambang dalam terbesar di dunia. Ini investasi yang sangat besar,” ujar Adkerson di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masa transisi operasi itu diperkirakan menyebabkan produksi turun selama dua-tiga tahun. Sebab, cadangan di area Grasberg yang telah ditambang secara terbuka sekitar 32 tahun sudah habis. Operasi dilanjutkan dengan penambangan bawah tanah. Inalum menyatakan masih membutuhkan keahlian Freeport untuk terus mengembangkan Grasberg melalui penambangan tertutup dengan metode block -caving. Metode block caving yang dioperasikan di Grasberg dinilai sebagai yang terumit dan tersulit di dunia.

“Ini masa transisi yang krusial sehingga memerlukan keahlian Freeport untuk tetap menjadi operator tambang,” ucap Head of Corporate Communications and -Government Relations Inalum Rendi Achmad -Witular. Tapi ia yakin dalam 5-10 tahun mendatang perusahaan bisa membangun keahlian dan memiliki kemampuan sendiri.

Sebagai pemegang saham, Inalum berhak menempatkan orangnya di jajaran direksi dan komisaris. Berdasarkan kesepakatan dengan Freeport-McMoRan, kursi pimpinan perusahaan dibagi sama rata, masing-masing tiga direktur dan tiga komisaris.

Pertimbangan menjaga produksi pada masa transisi itulah yang membuat -Inalum-FCX sepakat operasi masih digarap Freeport. Kursi direktur utama diserahkan kepada Clayton Allen Wenas, yang akrab disapa Tony Wenas. Tony bukan orang baru di PT Freeport Indonesia. Ia sebelumnya menjabat direktur eksekutif. Ia juga pernah menjadi wakil presiden eksekutif dan direktur di perusahaan itu pada 2001-2010.

Adapun Budi Gunadi Sadikin menerangkan, pengoperasian tambang dikerjakan Freeport Indonesia sebagai perusahaan patungan antara konsorsium Inalum dan Freeport-McMoRan. “Yang menjalankan bareng-bareng, keuangan juga bareng, ini benar-benar kita lakukan bersama.”

Budi menegaskan, pemilik saham berbeda dengan operator. Posisi Inalum adalah pemilik. “Jadi kami menentukan timnya, juga keputusan strategis,” ujarnya. Ia enggan mengungkapkan kapan Inalum akan berperan sebagai operator. “Saya rasa saya sudah lihat banyak perusahaan yang gagal adalah karena terlalu sibuk ngurusin siapa dapat apa.”

Masuknya Amien Sunaryadi sebagai wakil komisaris utama, menurut seorang pejabat, merupakan usul Menteri Jonan. Jonan sebelumnya menggeser Amien dari kursi Kepala SKK Migas dan menyerahkan posisi itu kepada Dwi Sutjipto, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Fajar Hari tak tahu persis siapa yang mengusulkan Amien. “Mungkin juga Pak Jonan,” tuturnya. Tapi, ia menegaskan, secara prinsip, pemerintah ingin Freeport Indonesia ditangani dengan tata kelola yang bagus dan transparan (good corporate -governance). “Pak Amien diharapkan bisa melakukan itu. Pak Amien punya pengalaman di KPK. Juga pengalaman di SKK Migas yang biasa berurusan dengan perusahaan Amerika Serikat.”

Anggota staf khusus Menteri Energi, Hadi Mustofa Djuraid, tak menampik ataupun membenarkan informasi tersebut. Begitu pula Amien, yang hanya menjawab singkat, “Sejak dulu saya selalu sosialisasi pemberantasan korupsi, di mana pun saya berada.”

INALUM menunggu berdirinya badan usaha milik daerah (BUMD) Papua yang akan menjadi pemegang saham Freeport Indonesia. Papua akan mendapat 10 persen kepemilikan di Freeport Indonesia. -Inalum menyusun skema agar Papua dapat menerima dividen yang efisien dan berpotensi tetap memperoleh pendapatan.

Rinciannya, dari 51,2 persen saham Indonesia di Freeport, Inalum secara langsung memiliki 26,2 persen, sementara 25 persen dipegang PT Indocopper Investama. Saham Indocopper akan dimiliki -Inalum 60 persen dan BUMD Papua 40 persen. Dengan demikian, BUMD Papua akan memegang 10 persen saham Freeport Indonesia.

Saham BUMD Papua dimiliki Pemerintah Provinsi Papua 30 persen dan Pemerintah Kabupaten Mimika 70 persen. Itu berarti Provinsi Papua akan memegang 3 persen dan Kabupaten Mimika mempunyai 7 saham di Freeport Indonesia.

Inalum memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta dengan ja-minan saham Indocopper sebesar 40 persen. Cicilan pinjaman akan dibayar dengan dividen yang akan diterima BUMD. Namun tidak semua dividen akan digunakan untuk membayar.

Sejak 21 Desember 2018, Indocopper Investama telah berubah nama menjadi PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Kini perusahaan itu tengah menata diri. Salah satu yang sedang dilakukan adalah menyusun struktur organisasi. Inalum mengusung Ricky Gunawan, Sekretaris Perusahaan Inalum, untuk kursi direktur utama serta Orias Petrus Moedak sebagai komisaris utama. “Sambil kami menunggu perwakilan dari Papua,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Ricky menjelaskan, secara prinsip, tak ada yang berubah dengan perusahaan ini, hanya berganti nama dan pemilik. Indonesia Papua Metal dan Mineral tak akan berurusan langsung dengan operasi tambang, tapi lebih sebagai pemegang saham.

Perubahan nama Indocopper Investama adalah permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam perjamuan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, awal Desember lalu, ia curhat tentang rancangan mekanisme masuknya daerah ke Freeport Indonesia melalui PT Indocopper karena perusahaan tersebut dinilai memiliki rekam jejak tak baik. Presiden pun meminta Budi Gunadi mengganti nama Indocopper.

Yang utama, Jokowi beberapa kali mewanti-wanti agar proses divestasi Freeport ini tak disusupi “penumpang gelap”. Yang dimaksudkan Presiden adalah perorangan atau perusahaan swasta yang mendompleng, misalnya melalui pemerintah daerah, untuk mendapat bagian saham. “Presiden tidak menginginkan seperti itu. Proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk dengan cara seperti itu,” kata Lukas seusai pertemuan.

Tapi, hingga pekan lalu, belum ada perkembangan tentang pembentukan BUMD Papua. Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Papua Tomy Israel Uloli- tak bersedia memberikan penjelasan. Awal Desember lalu, Tomy mengaku tidak tahu karena tak terlibat dalam hal ini.

RETNO SULISTYOWATI, KHAIRUL ANAM, FRISKI RIANA, HENDARTYO HANGGI, CAESAR AKBAR