Otorita Pastikan Pembangunan Istana Wapres hingga Tol di IKN Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan ibu kota yang sudah mulai dikerjakan tahun 2022 hingga 2024 dilanjutkan. Sebab, blokir anggaran IKN di Kementerian Pekerjaan Umum sudah dibuka. “Pekerjaan infrastruktur jalan tol, Istana Wapres, masjid, (pengolahan) air limbah, serta beberapa jalan dalam kawasan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) tetap dilaksanakan Kementerian PU,” kata Basuki dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu, 23 April 2025.

Ia berujar, ada anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk menuntaskan proyek-proyek tersebut. Basuki menjelaskan, pembangunan IKN kini dikerjakan tiga instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Otorita IKN. Pembagiannya, Kementerian PU menuntaskan proyek pekerjaan multiyear yang belum rampng. Kemudian Kementerian PKP, membangun lima tower rusun tambahan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan Kementeerian Pertahanan.

Sementara itu, tugas Otorita IKN adalah membangun proyek-proyek baru yang belum dilelangkan. Adapun targetnya, pada Mei 2025, Otorita IKN akan meneken kontrak kerja untuk pembangunan jalan-jalan di kawasan 1A, 1B, dan 1C, yang belum dikerjakan Kementerian PU. “Itu dikerjakan Otorita IKN. Ada (anggaran) Rp 3,4 triliun,” kata Basuki. Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN tahun ini adalah Rp 5,3 triliun. Kemudian, ada persetujuan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun sehingga total anggaran Otorita mencapai lebih dari Rp 13 triliun.

Selain proyek jalan, Otorita IKN bakal melakukan penataan Kawasan Sepaku agar tidak menjadi kawasan kumuh. Basuki menargetkan tender untuk proyek ini bisa dilaksanakan tahun ini.

Berikutnya, untuk lelang pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, Basuki mengatakan pelaksanannya dilakukan setelah pekerjaan-pekerjaan yang ia sebutkan sebelumnya sudah mencapai kontrak. Adapun targetnya, kontrak-kontrak itu bisa dilaksanakan pada Mei 2025. “Setelah itu, kami tenderkan lagi,” ujar Basuki. “Karena ini pokjanya (kelompok kerja) kan harus banyak. Kalau sekaligus nanti nggak ketanganan malah waktunya terbuang.”

Pilihan editor: Tabungan Tergerus, Daya Beli Masyarakat Melemah