Siasat Prabowo Menyusupkan TNI ke BUMN

Acara tersebut adalah pembukaan kursus singkat perwira menengah TNI pilihan. Selama dua pekan pada awal Januari 2025, mereka mengikuti serangkaian kursus tentang manajemen, bisnis, keuangan, hingga investasi. Ada pembahasan yang berfokus pada sektor pangan dan energi. Program ini diselenggarakan Kementerian Pertahanan dan pembuatan kurikulumnya dipasrahkan kepada Universitas Pertahanan. 

Ketika ditemui Tempo di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025, Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal Jonni Mahroza mengatakan program itu digelar dengan kerja sama kampus lain, yaitu Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang, Banten; Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat; dan Universitas Indonesia. Kampus-kampus ini bekerja sama dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya. “Sudah biasa kami diminta seperti ini, sesuai dengan core bisnis kami untuk pemberdayaan sumber daya manusia,” ucap Jonni.

Dua orang yang mengetahui program ini mengatakan kursus singkat tersebut bukan pelatihan biasa. Para perwira menengah TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang terpilih diberi pengetahuan mengenai bisnis sektor pangan dan energi karena mereka sedang disiapkan menjadi pejabat di lembaga sipil. Mereka antara lain akan mengisi jabatan penting pada perusahaan di bawah binaan Kementerian Pertahanan, badan usaha milik negara, hingga badan usaha milik daerah. 

Toh, Jonni Mahroza menggeleng ketika ditanyai tentang tujuan akhir program tersebut, termasuk penempatan para kolonel yang terpilih dan lulus dari kursus. “Saya belum tahu mau digunakan untuk apa (perwira-perwira) itu,” tuturnya.

•••

PADA pertengahan Desember 2024, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Jonni Mahroza dan timnya menghubungi tiga kampus, yaitu Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dan Universitas Prasetiya Mulya.

Jonni mengajak mereka berkolaborasi memberikan pembekalan kepada para perwira menengah dan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia tentang aspek manajerial di bidang ketahanan pangan, energi, dan air.  

Unhan meminta kampus-kampus tersebut memberikan pelatihan kepada perwira yang selama ini kurang terekspos oleh aspek bisnis, manajemen, globalisasi, hingga geopolitik ekonomi. Yudo Anggoro, Direktur Center for Policy and Public Management SBM ITB, membenarkan hal tersebut. “Saya sendiri memberikan materi tentang environmental, social, and governance,” katanya pada Kamis, 27 Februari 2025.

Menurut Yudo, kerja sama semacam ini sudah biasa dijalankan SBM ITB dengan berbagai pihak, dari instansi pemerintah, perusahaan milik negara, hingga institusi swasta. Termasuk yang berjalan dengan Unhan, kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. 

Buah kerja sama Unhan dan ketiga kampus itu adalah pelatihan yang berjalan selama dua pekan. Para dosen dari tiga kampus tersebut memberikan pelatihan pada pekan pertama. Pelatihan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, setelah para mantan komandan satuan-satuan TNI itu selesai mengikuti agenda yang digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.

Novi Helmy Prasetya saat masih menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda Aceh berpangkat Mayor Jenderal memimpin Panen Perdana Program I'M Jagong di Aceh, 23 September 2023. (FOTO: Pendam IM )

Pelatihan pada pekan kedua diisi oleh para menteri dan petinggi BUMN. Di antara pemberi materi, ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Mantiri, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog ketika itu, Wahyu Suparyono.

Kini Bulog dipimpin oleh Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya. Novi, yang juga menjabat Komandan Jenderal Akademi Militer, dilantik sebagai Direktur Utama Perum Bulog melalui surat bernomor SK-30/MBU/02/2025 yang diterbitkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada 7 Februari 2025. 

Para pengajar SBM ITB kebagian jatah membawakan enam topik, yakni isu lingkungan, sosial, dan tata kelola; bisnis digital; pembiayaan dan investasi di sektor energi terbarukan; ketahanan pangan; keputusan dan kebijakan energi; serta negosiasi dan pembuatan keputusan strategis.

Adapun para pengajar FEB UI mendapat topik keuangan korporasi, manajemen rantai pasok global, manajemen logistik, hingga inovasi dan penciptaan nilai. “Pelatihan diselenggarakan pada 8-9 Januari 2025 di Gedung Pierre Tendean, Kementerian Pertahanan,” ucap juru bicara UI, Arie Afriansyah, Kamis, 27 Februari 2025.

Materi terbanyak berasal dari para pengajar Prasetiya Mulya. Total belasan topik dibawakan oleh sekolah bisnis itu bagi para perwira menengah dan tinggi TNI. Tempo menghubungi Head of Corporate Relationship for Graduate Program Universitas Prasetiya Mulya Riono Destrianto tentang keterlibatan kampus itu dalam pelatihan perwira TNI. Namun, hingga tulisan ini terbit, belum ada jawaban. 

Seorang pejabat yang mengetahui skenario pelatihan ini mengungkapkan, Presiden Prabowo langsung yang meminta Kementerian Pertahanan dan Unhan menggandeng tiga kampus tersebut. Ketiganya dianggap mumpuni dalam bidang manajemen dan bisnis, cocok buat mengajari prajurit yang selama ini belum memiliki pengetahuan tentang bisnis dan manajemen perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat prosesi sertijab Menteri Pertahanan RI masa bakti 2024-2029 di Kantor Kementerian Pertahanan, Gambir, Jakarta, 22 Oktober 2024. Tempo/Ilham Balindra

Pejabat ini mengatakan Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pelatihan tersebut sebagai persiapan untuk memberdayakan para perwira TNI di tempat-tempat sipil.

Menurut dia, program ini juga bagian dari strategi TNI untuk menyelesaikan masalah banyaknya perwira menengah yang tak memiliki jabatan atau non-job. Jumlah perwira terlalu banyak, tak sebanding dengan ketersediaan jabatan. Maka penempatan mereka di jabatan sipil dianggap sebagai solusi.  

Berdasarkan riset Imparsial dan data Kementerian Pertahanan, pada 2018 ada 500 perwira menengah dan 150 brigadir jenderal yang berstatus non-job. Selain itu, pada 2019 terdapat 1.592 anggota TNI yang menempati jabatan sipil, termasuk yang di luar ketentuan yang dibolehkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan catatan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan 27 anggota TNI aktif menjabat di perusahaan milik negara.  

Menurut pejabat tersebut, salah satu tujuan penempatan para perwira yang mengikuti pelatihan ini adalah PT Agro Industri Nasional atau Agrinas, perusahaan bentukan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan.

Sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan periode kedua Joko Widodo, peran Agrinas meningkat pesat. Perannya makin kuat ketika Prabowo menjadi presiden, tatkala Agrinas terlibat dalam proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan. 

Selain dikirim ke Agrinas, pejabat itu menambahkan, para perwira tersebut disiapkan untuk menempati jabatan manajerial pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Karena itu, mereka dibekali pengetahuan manajemen perusahaan, strategi bisnis, dan keuangan melalui kursus pada awal Januari 2025.

Pejabat lain yang berada di lingkaran Prabowo mengatakan para perwira tersebut disiapkan untuk masuk ke BUMN dan BUMD, terutama perusahaan strategis yang membutuhkan komando "tegak lurus". 

Skenario tersebut rupanya tak disampaikan oleh para pejabat Unhan ketika mereka mengajak FEB UI, SBM ITB, dan Universitas Prasetiya Mulya berkolaborasi mengajari para perwira TNI. Kepada tiga kampus itu, Unhan menyebut pelatihan itu sebagai upgrading atau peningkatan kapasitas supaya perwira TNI paham akan perkembangan kondisi teranyar. “Yang kami berikan lebih ke pengayaan dan sharing session,” ujar Yudo Anggoro, dosen SBM ITB yang ikut mengajar dalam pelatihan tersebut. “Kalau mau ditempatkan di BUMN atau BUMD, menurut saya perlu further assessment.” 

Ketika ditanyai apakah pelatihan tersebut ditujukan untuk menyiapkan perwira TNI yang akan menduduki jabatan manajerial di BUMN dan BUMD, Rektor Unhan Letnan Jenderal Jonni Mahroza mengaku tidak tahu-menahu. Dia meminta hal itu ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan sebagai institusi yang menjalankan program tersebut. 

Tempo sudah melayangkan surat permohonan wawancara kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin lewat Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang. Tapi, hingga tenggat tulisan ini terlampaui, belum ada jawaban dari Kementerian Pertahanan. Tempo juga sudah meminta tanggapan Kantor Komunikasi Presiden, tapi tak mendapat jawaban. 

Peneliti Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Singapura, Made Supriatma, mengatakan, jika dilatih untuk menduduki jabatan manajerial di BUMN dan BUMD, ratusan perwira tersebut harus pensiun dini. Undang-Undang TNI hanya membolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di lembaga yang sudah diatur, seperti di bidang pertahanan, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. 

Menurut Made, program ini persis seperti model pengaryaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI di masa Orde Baru. Ketika itu banyak perwira militer mengisi jabatan politik hingga jawatan yang saat ini menjadi BUMN. “Banyak pegawai BUMN dan BUMD yang sudah diasah keterampilannya dengan kursus, bahkan kuliah bisnis. Apakah adil jika jabatan itu diberikan kepada perwira militer yang hanya menjalani kursus singkat?" tuturnya. ●

Caesar Akbar berkontribusi dalam penulisan artikel ini