Risiko Menempatkan Tentara Aktif di BUMN

Meski banjir kritik, pemerintah bergeming dalam hal penempatan tentara aktif di badan usaha milik negara. Bulog pun bukan satu-satunya BUMN yang diisi tentara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang mengatakan "penugasan" serupa ada pada BUMN lain, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI, dan PT Penataran Angkatan Laut Indonesia atau PT PAL Indonesia. “Tujuannya memastikan koordinasi dan supervisi berjalan dengan baik," ucapnya di kantornya pada Selasa, 25 Februari 2025.

Saat ini posisi Komisaris Utama Pindad diisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Ia diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-16/MBU/1/2024 dan Keputusan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Nomor 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024. Len Industri adalah holding pemegang saham Pindad. Di PAL Indonesia, kursi komisaris utama diduduki Laksamana Madya (Purnawirawan) Didit Herdiawan, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2014-2015) yang sekarang menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Adapun kursi Komisaris Utama PTDI diisi oleh Marsekal M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Udara. Ada pula Marsekal Muda (Purnawirawan) Bonar Hutagaol sebagai Wakil Komisaris Utama dan Marsekal Muda Oki Yanuar sebagai komisaris. Para perwira tinggi ini, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun, dibebani tugas berat layaknya pengurus perusahaan. 

Sebagai contoh, Pindad dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024 menargetkan perolehan kontrak Rp 23,89 triliun. Produsen senjata, amunisi, peralatan tempur, dan alat berat ini memproyeksikan pendapatan Rp 8,21 triliun pada 2024. Sedangkan PT PAL menargetkan kenaikan kontrak 7,01 persen pada 2024-2025 atau sebesar Rp 42,32 triliun. 

Direktur Utama PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan capaian ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan proyek strategis baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Saat ini PAL tengah menggarap berbagai proyek pesanan Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. Perusahaan yang bermarkas di Surabaya ini juga membuat produk nonsenjata untuk eksplorasi energi pesanan PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina. Ada pula kapal pesanan Uni Emirat Arab dan Filipina.

Pendapatan PT PAL tahun ini diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, termasuk proyek pertahanan di dalam dan luar negeri. Sumber lain adalah pembangunan kapal selam sebagai bagian dari program strategis nasional serta sektor nonpertahanan seperti pemeliharaan dan perbaikan, rekayasa umum, dan elektrifikasi.

Menurut Kaharuddin, sektor pertahanan akan tetap menjadi tulang punggung pendapatan perusahaan. “Kami juga terus mengembangkan sektor nonpertahanan untuk memperkuat daya saing dan mendiversifikasi sumber pendapatan,” tuturnya pada Jumat, 31 Januari 2025.

Penempatan tentara pada perusahaan negara di sektor pertahanan, menurut mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, disebabkan oleh tuntutan jabatan. Dia memberi contoh penempatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Komisaris Utama Pindad sebagai pemegang fungsi tertentu. "Istilahnya ex officio, karena banyak rahasia negara di perusahaan itu," ujarnya.

Namun Said menyebut penempatan perwira TNI aktif di semua pucuk pimpinan perusahaan negara sebagai langkah yang salah kaprah. Sebab, dia menerangkan, tidak ada kesamaan antara BUMN pertahanan seperti Pindad atau PAL Indonesia dan perusahaan umum seperti Bulog.

Dia khawatir pelaksanaan tata kelola perusahaan negara, yang diharapkan memberikan keuntungan bagi negara, tak berjalan baik. Mekanisme kerja militer, Said menambahkan, didasari garis komando, bukan inisiatif atau pemikiran pribadi. 

Karena itu, Said tak sepakat terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menempatkan perwira TNI, polisi, atau penegak hukum lain yang bekerja berdasarkan garis komando sebagai pemimpin BUMN dan badan usaha milik daerah. Sebab, BUMN memerlukan keahlian individu dan kerja tim profesional.

Menurut Said, tak mudah mengukur kinerja para pejabat militer di perusahaan milik negara. Apalagi tujuan penempatan mereka tak berkaitan dengan bisnis. Pendek kata, sulit mengharapkan mereka membuat strategi bisnis karena hal itu memang bukan bidang mereka. 

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara khawatir para perwira TNI akan ditempatkan di perusahaan negara yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. “Bisa menurunkan profesionalitas dan kinerja BUMN tersebut,” ucapnya.

Menurut Bhima, apabila hal ini terjadi, berarti Indonesia tengah bergerak mundur. Sebab, sementara negara lain merekrut mantan direktur atau profesional dari perusahaan multinasional untuk mengelola BUMN mereka, Indonesia malah menempatkan tentara. 

Ketika kinerja BUMN menurun, Bhima menuturkan, dividen yang akan dibagikan juga mengecil. Dampak lanjutannya adalah belanja modal untuk ekspansi BUMN tersebut berkurang. Karena itu, ia berharap pemerintah mengevaluasi kembali penempatan pejabat-pejabat TNI di perusahaan milik negara. “Direksi dan komisaris BUMN semestinya berasal dari kalangan yang profesional dan kredibel." ●