Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Sebulan menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Bulog.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan akan ada perubahan fungsi atau peran dari BUMN pangan tersebut ke depannya. Karena itu, perlu ada penyelarasan dari sisi kelembagaan.
Soal perubahan fungsi dan penguatan Bulog, Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso menunggu kebijakan pemerintah.
SEBULAN menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Bulog. Erick melantik Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Bulog menggantikan Bayu Krisnamurthi.
Tidak hanya mengganti Wahyu, Erick juga mengangkat Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital. Erick pun menambah jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama Bulog. Posisi ini diisi oleh Marga Taufiq. Pria 60 tahun tersebut sempat menjadi Ketua Pembina Tim Kemenangan Daerah Prabowo Subianto-Gibran Sulawesi Selatan. Dia juga sempat menjadi Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, Wahyu sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pria 64 tahun ini bukan orang baru di Bulog. Pada 2015-2017, dia menduduki posisi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Bulog.
Perombakan direksi Bulog yang dilakukan Erick tergolong mendadak. Sebab, Bayu Krisnamurthi baru sembilan bulan menjabat. Bayu ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog pada 1 Desember 2023 menggantikan Budi Waseso, yang telah memimpin Bulog sekitar lima tahun.
Baca juga:
Kementerian BUMN tidak menjelaskan secara rinci alasan penunjukan tiga pejabat baru Bulog tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan akan ada perubahan fungsi atau peran dari BUMN pangan tersebut ke depan. Karena itu, perlu ada penyelarasan dari sisi kelembagaan. “Jadi Pak Wahyu ditugaskan untuk ke sana,” ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, 11 September 2024.
Kartika tidak menjelaskan perubahan peran Bulog. Ia hanya mengatakan pola kelembagaan baru Bulog sedang digagas. Bekas Direktur Bank Mandiri itu juga enggan menanggapi pertanyaan mengapa perombakan terjadi begitu cepat.
Namun Kartika menjamin direktur utama yang baru dilantik akan mudah beradaptasi dengan manajemen perusahaan. Musababnya, Wahyu sudah pernah menjabat di Bulog sebelumnya. “Memang orang lama dan sudah berpengalaman di Bulog,” katanya.
Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso turut merespons rencana perubahan peran Bulog tersebut. “Ihwal kemungkinan ada perubahan fungsi dan penguatan, tentu kami akan menunggu kebijakan dari pemerintah,” ujarnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat melihat beras yang dijual di Sentra Nusantara (Bossfood), kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Desember 2023. Dok.TEMPO/Hilman Fathurrahman W.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Widiarso, Bulog adalah operator, bukan regulator. Karena itu, manajemen Bulog siap apabila ada penugasan apa pun di bidang pangan dari pemilik modal, yang dalam hal ini adalah pemerintah.
Yang pasti, ketiga direktur baru telah mulai bekerja. Dimulai dengan pertemuan bersama semua karyawan kantor pusat secara luring dan karyawan wilayah secara daring pada Selasa pagi, 10 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic, Eliza Mardian, mengatakan pemilihan direksi BUMN memang kewenangan menteri, terlepas dari berbagai alasannya. Namun ia menduga kluster pangan didesain sedemikian rupa untuk mendukung program presiden terpilih Prabowo. Salah satunya program prioritas makan bergizi gratis. Presiden terpilih Prabowo rencananya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Menurut Eliza, sah saja jika perombakan direksi Bulog dilakukan untuk mendukung program Prabowo, asal sesuai dengan tugas dan amanatnya. Dia berharap Bulog tetap menggerakkan perekonomian daerah dengan membangun rantai pasok lokal yang melibatkan petani, nelayan, dan peternak sebagai penyuplai. Dengan demikian, hal ini menyumbang input ke sektor lain dan pengaruhnya meluas. “Jangan sampai Bulog malah ditugaskan untuk menjalin berbagai kerja sama untuk mempermudah impor sehingga anggaran makan bergizi gratis ini tidak sampai ke level petani dalam negeri,” ujarnya.
Baca juga:
Sebelumnya, bekas Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi, menuturkan Prabowo sempat meminta Bulog membantu program makan bergizi gratis. Bentuannya adalah menjaga pasokan beras di daerah-daerah. “Tapi tidak terlibat langsung ke dalam program,” ucap Bayu dalam pertemuan dengan pemimpin dan redaktur media di Jakarta, beberapa bulan lalu.
Dengan tim sinkronisasi Prabowo, Bayu mengatakan pernah beberapa kali berdiskusi ihwal makan gratis itu. Namun belum ada gambaran tugas kepada Bulog untuk membantu pelaksanaan program tersebut.
Ia juga mengatakan pengadaan makanan bergizi akan menghadapi tantangan manajemen yang luar biasa ekstra. Pembagian beras 10 kilogram tak ada apa-apanya dibanding program tersebut. “Tantangannya akan jauh lebih besar,” tuturnya.
Untuk mengegolkan program makan bergizi gratis, Presiden Joko Widodo mendirikan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional akan menjalankan program makan bergizi gratis pada tahun depan dengan anggaran Rp 71 triliun. Adapun untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis diperkirakan butuh 6,7 juta ton beras per tahun.
Wahyu Suparyono di Jakarta, Juni 2021. ANTARA/Istimewa
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan perombakan direksi Bulog menunjukkan upaya sinkronisasi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Itu terlihat dari penempatan Marga Taufiq, salah satu anggota tim sukses Prabowo, sebagai Wakil Direktur Utama Bulog.
Adi mengatakan orang-orang yang diletakkan di perusahaan negara, terutama BUMN strategis, adalah mereka yang iman dan kiblat politiknya hanya kepada Prabowo. “Ini untuk memastikan kinerja BUMN itu sesuai dengan kepentingan napas serta visi-misi Prabowo lima tahun yang akan datang,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menilai penunjukan ini terlalu terburu-buru, walau perombakan direksi adalah domain Kementerian BUMN. Darmadi juga mengatakan penunjukan orang yang terafiliasi dengan politik boleh saja asalkan kompetensinya baik.
Indikator kinerja menurut dia perlu diperhatikan. “Kalau nanti habis menunjuk, Bulog banyak masalah, ya tentu ini salah lagi. Apalagi Bulog menangani pangan,” kata dia.
Ia menilai tata kelola Bulog akan makin buruk jika salah tunjuk. Pendapat Eliza Mardian setali tiga uang. Menurut dia, amat sangat penting pucuk pimpinan tertinggi diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memahami akar persoalan. Ia menilai kinerja Bulog selama ini belum maksimal. Bulog kurang optimal dalam menyerap gabah dalam negeri.
Dapat dilihat dari 70 persen cadangan beras pemerintah itu diisi oleh impor, bukan dalam negeri. Ia berharap direksi dapat menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP dengan tingkat inflasi.
Adapun Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR), Syaiful Bahari, berharap direksi Bulog baru memahami pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir. Ia juga menilai saat ini serapan Bulog terhadap beras rakyat masih rendah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini