Perusahaan Disebut Hindari Pajak, Saham Adaro Masih Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan saham PT Adaro Energy Tbk. melanjutkan penguatan pada perdagangan sesi kedua akhir pekan Jumat, 5 Juli 2019. Seperti dikutip RTI, emiten dengan kode saham ADRO ini menguat 1,06 persen ke level 1.435 per lembar pada pukul 13.34 WIB. Sedangkan pada penutupan perdagangan Kamis, 4 Juli 2019 saham ADRO menguat 4,41 persen.

Baca juga: Adaro Energy Segera Operasikan Dua Mega Proyek PLTU

Dari grafik pergerakan saham terlihat bahwa saham ADRO langsung menguat usai dibuka. Bahkan, sekitar pukul 09.15, saham ADRO sempat menginjak posisi tertinggi pada level 1.470 meski kemudian merosot ke level 1.435 pada penutupan perdagangan sesi pertama.

Kinerja saham ADRO selama sepekan terakhir tercatat mampu menguat hingga 5,51 persen. Sepanjang semester pertama 2019, kinerja saham ADRO tercatat masih mampu menguat hingga 12,11 persen.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengumumkan mengenai harga batu bara acuan (HBA) sebesar US$ 71,92 per ton untuk periode Juli 2019. Posisi itu turun 11,73 persen dibandingkan dengan US$ 81,48 per ton pada Juni 2019.

Sebelumnya, lembaga nirlaba internasional Global Witness menurunkan laporan bertajuk "Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro". Dalam laporan itu, Global Witness menyebut PT Adaro Energi Tbk. telah memindahkan sejumlah laba dari tambang batu bara di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya.

Laporan itu menyebut bahwa, Adaro melakukan praktik itu melalui anak perusahaanya di Singapura, Coaltrade Services International Pte.Ltd sejak 2009-2017. Dengan pengalihan laba ini, Adaro bisa membayar pajak US$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Dengan pemindahan ini, diperkirakan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US$ 14 juta dolar setiap tahun.

"Penyelidikan kami memperlihatkan bahwa aktivitas suaka pajak perusahaan batu bara dapat menambah risiko keuangan, selain dampak negatif kepada lingkungan. Kini jelas bahwa reputasi industri batu bara Indonesia telah menjadi risiko yang akut yang harus segera dijauhi," kata Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness Stuart McWilliam yang diunggah dalam laman resmi, Kamis 4 Juli 2019.

Menanggapi laporan itu, Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira mengatakan sebagai perusahaan publik, Adaro telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan.

"Selama bertahun-tahun Adaro terpilih sebagai salah satu Wajib Pajak yang menerima apresiasi dan penghargaan atas kontribusinya terhadap penerimaan negara, patuh terhadap peraturan perpajakan serta responsif," kata Febrianti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Febrianti juga menjelaskan bahwa Coaltrade Services merupakan anak usaha Adaro untuk memasarkan batubara di pasar internasional (ekspor). Sebagai kantor pemasaran ekspor, Coaltrade berperan untuk memperluas pasar dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Febrianti, informasi transaksi afiliasi yang berkaitan dengan Coaltrade Services serta pembayaran pajak dan royalti sudah diungkapkan di dalam laporan keuangan Adaro. Laporan tersebut juga dapat dilihat di situs resmi perusahaan dan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.