Mengapa Peserta BPJS Kesehatan Nonaktif Terus Bertambah

Timboel menduga penghapusan status aktif bagi mereka disebabkan oleh keterbatasan kuota peserta PBI yang dibiayai dari APBN dan APBD. "Padahal kelompok ini merupakan orang miskin yang tidak mampu untuk mutasi ke segmen lain sehingga harus dicari solusinya," tutur Timboel kepada Tempo, Rabu, 13 November 2024. Untuk itu, ia mengusulkan pemerintah meningkatkan kuota PBI menjadi 113 juta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial.

Sedangkan untuk kelompok masyarakat mampu yang menjadi tidak aktif karena menunggak pembayaran, Timboel menyarankan penerapan sanksi, seperti pembatasan akses ke layanan publik. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Terlebih saat ini ada beberapa peraturan, seperti yang diterbitkan oleh kepolisian, yang mensyaratkan keanggotaan aktif BPJS untuk mengurus dokumen tertentu, antara lain surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat izin mengemudi (SIM).

Timboel juga menyarankan pemberian diskon pembayaran bagi masyarakat kelas menengah yang mampu tapi menunggak. Selain itu, penghapusan tunggakan bagi pekerja mandiri yang jatuh miskin. Dengan memberikan diskon 60 persen, ia memperkirakan peserta kelas menengah bisa membayar 40 persen sisanya atau sekitar Rp 6 triliun. Dengan demikian, pendapatan BPJS bisa bertambah dan mengurangi defisit.

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pun menilai tagihan yang sudah terlalu lama dapat dihapus atau diputihkan asalkan dilakukan dengan kriteria yang tepat sehingga realistis dan tidak terlalu membebani keuangan BPJS Kesehatan. "Ini akan membuat database BPJS lebih bersih dan konkret karena tak ada lagi data tunggakan yang sudah tidak dapat ditagih," tuturnya.
Namun Wijayanto mengingatkan penghapusan tagihan bisa menyebabkan defisit keuangan BPJS Kesehatan makin besar. Adapun tahun ini diperkirakan BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 20 triliun. Karena itu, ia lebih menyarankan BPJS Kesehatan mendisiplinkan peserta nonaktif agar membayar premi secara rutin. Misalnya, mereka yang belum melunasi premi tidak lagi dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

Banyaknya peserta mandiri yang menunggak iuran, menurut Wijayanto, memang menjadi tantangan besar karena tidak ada pengawasan oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk peserta korporasi, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan perusahaan. Untuk itu, ia pun mendorong BPJS Kesehatan memanfaatkan teknologi seperti sistem pembayaran melalui akun ponsel agar partisipasi dan kepatuhan peserta mandiri bisa meningkat. 

Berpendapat berbeda, ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menilai penghapusan tagihan bukan solusi yang tepat karena melanggar asas keadilan bagi masyarakat yang taat membayar tagihan setiap bulan. Penghapusan tagihan juga berisiko menimbulkan moral hazard. Peserta merasa tidak perlu membayar tepat waktu karena mengandalkan kemungkinan penghapusan tagihan di masa depan. 

Nailul mendorong BPJS Kesehatan mempertimbangkan lagi penentuan besaran iuran secara hati-hati (prudent) dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan masyarakat yang saat ini sangat tidak menentu. "Sebab, banyak yang ketika mau membayar, tunggakannya sudah banyak dan saat itu masyarakat tidak mampu membayarnya. Dengan demikian, sistem pembayaran denda ini yang memberatkan," ujar Nailul. 

Sependapat dengan Nailul, pengamat kesehatan dari Universitas Indonesia, Ahmad Fuady, menilai BPJS Kesehatan tidak perlu menghapus tagihan peserta yang menunggak, tapi memberikan kesempatan untuk mencicil pembayaran tunggakan mereka. Menurut dia, pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban tunggakan, tapi juga berfungsi sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi. 

Pasalnya, Ahmad berpandangan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat soal urgensi asuransi kesehatan menjadi salah satu penyebab lonjakan tunggakan iuran BPJS. Banyak peserta merasa tidak perlu membayar iuran jika mereka sedang dalam kondisi sehat karena menganggap asuransi baru penting saat sakit. Tanpa edukasi yang tepat, persoalan yang sama diperkirakan terus berulang.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu juga menyoroti masalah ketidaksesuaian iuran dengan kemampuan dan kemampuan untuk membayar. Ahmad menilai banyak peserta merasa bahwa besaran iuran JKN terlalu tinggi dibanding kemampuan ekonomi mereka. Imbasnya, sebagian peserta cenderung menunda atau bahkan tidak membayar sama sekali. Dengan demikian, perlu diukur kembali sejauh mana peserta mampu membayar supaya iuran yang terkumpul dapat lebih optimal.