Peserta JKP Kini Bisa Dapat 60 Persen Gaji selama 6 Bulan setelah PHK

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kini bisa mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 60 persen gaji selama enam bulan setelah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan itu berlaku setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program JKP pada 7 Februari 2025 lalu.

Mengutip dari Antara, PP Nomor 6 Tahun 2025 merevisi aturan tentang JKP yang sebelumnya berlaku, yaitu PP Nomor 37 Tahun 2021. Dalam aturan yang lama, manfaat uang tunai selama enam bulan setelah PHK memiliki besaran 45 persen dari upah pada tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.

Ketentuan tersebut berubah menggunakan besaran yang flat atau tetap dalam PP terbaru. Dalam PP yang sekaran berlaku, besaran manfaat uang tunai JKP menjadi 60 persen dari upah untuk setiap bulan paling lama enam bulan setelah PHK.

PP terbaru juga mengubah persyaratan peserta yang bisa mengajukan klaim JKP. Sebelumnya, peserta bisa melakukan klaim manfaat JKP jika sudah memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terhadi PHK.

Dalam aturan yang baru, ketentuan itu diubah menjadi "Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan sebelum terjadi PHK."