PLN Akan Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 20 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Sofyan Basir mengungkapkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi rupiah pada pertengahan tahun ini. Upaya itu ditempuh untuk memperluas akses pembiayaan dari dalam negeri yang saat ini masih terbatas. “Rencananya akan diterbitkan sekitar US$ 1-2 miliar,” ujarnya, di Jakarta, Senin 8 Januari 2018.

Sofyan menuturkan suntikan dana tersebut diharapkan dapat menutupi sebagian kebutuhan investasi dan operasional perusahaan di 2018 yang totalnya mencapai US$ 5 miliar. Menurut dia, penting untuk mengetahui respon dan minat pasar global terhadap instrumen surat utang ini.

“Kami memang lagi mencari yang rupiah, karena keterbatasan dalam negeri pasti ada, dari perbankan nasional walaupun kami memiliki plafonnya,” ucapnya.

Simak: Proyek 35 Ribu MW, PLN Kaji Beban Listrik Nasional

Adapun rencana penerbitan surat utang berdenominasi rupiah ini merupakan yang pertama kali, sebab sebelumnya PLN mengeluarkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

PLN pun mengikuti langkah BUMN lainnya, yaitu PT Jasa Marga (Persero) yang telah lebih dulu menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah atau yang disebut dengan Komodo Bond, senilai Rp 4 triliun pada Desember lalu.

Komodo Bond merupakan surat utang dengan penawaran kupon tetap imbal hasil 7,5 persen dan tanpa jaminan Jasa Marga menerbitkannya di London Stock Exchange, dengan jangka waktu selama tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Desember 2020. Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga disebut memiliki rencana untuk menerbitkan obligasi komodo senilai US$ 400 juta, namun belum direalisasikan.

Selain PLN, terdapat dua perusahaan milik negara yang siap menerbitkan obligasi global atau global bond di 2018. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang mengatakan setidaknya aka nada tiga perusahaan BUMN yang akan menerbitkan surat utang global berdenominasi rupiah.

“Masih ada lagi yang akan terbit,” katanya. Namun, Rini masih enggan menyebutkan nama-nama perusahaan plat merah yang dimaksud. “Saya nggak boleh bicara, pada waktunya akan diberitahukan kepada publik.”