Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) klaim pasokan listrik untuk mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dipersiapkan secara optimal. Program MBG yang diinisiasi pemerintah membutuhkan daya listrik sebesar lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA) untuk operasional di 238 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 31 provinsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan energi di setiap SPPG. "Seluruh unit kami telah memastikan keandalan suplai listrik di fasilitas produksi, penyimpanan, hingga distribusi makanan bergizi gratis. Kebutuhan daya sebesar 4 MVA ini telah kami siapkan secara optimal," ujar Darmawan dalam keterangan resminya dikutip Minggu 26 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Darmawan memastikan kondisi sistem kelistrikan nasional mampu menopang program ini. Dengan proyeksi beban puncak nasional tertinggi pada tahun 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, kebutuhan listrik untuk program MBG tidak akan terganggu. “PLN telah mempersiapkan infrastruktur kelistrikan di lokasi-lokasi SPPG, termasuk peningkatan kapasitas jaringan dan pemeliharaan secara berkala,” katanya.
Dengan kebutuhan listrik yang telah dipenuhi secara memadai, PLN optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, sinergi lintas sektor, termasuk kontribusi aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi kunci keberhasilan program ini.
“PLN memiliki peran strategis untuk memastikan ketersediaan listrik di setiap dapur MBG, bahkan di daerah pelosok. Ini adalah bentuk kontribusi nyata BUMN untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 25 Januari 2025.
Kementerian BUMN bersama Badan Gizi Nasional juga akan membentuk Project Management Office (PMO) guna mengoordinasikan peran BUMN dalam memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.