Pemanis Investasi Tanah

JAKARTA – Sejumlah lembaga publik di bidang lingkungan menengarai pembentukan Bank Tanah hanya sebagai pemancing investor. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menilai lembaga yang anggota pelaksananya baru dikukuhkan lewat Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 itu akan memperparah konflik agraria.

“Hanya gula pemanis, padahal berpotensi menjadi perampasan tanah atas nama kepentingan umum,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Dewi, lahan masyarakat yang kepemilikannya sulit dibuktikan akan rentan diambil pemerintah melalui skema hak pengelolaan. Bank Tanah dirancang untuk mengambil alih berbagai jenis lahan yang statusnya tidak jelas, termasuk lahan telantar tanpa penguasaan. Wewenang itu dianggap mengancam kawasan yang minim edukasi pengelolaan tanah. “Posisi warga miskin, petani, atau masyarakat adat akan rentan jika pendekatan Bank Tanah sebatas legal formal.”

Saat meluncurkan Catatan Akhir 2021, tim KPA menyatakan bahwa peruntukan Bank Tanah belum dijelaskan secara spesifik oleh pemerintah. Tujuan pengumpulan tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 pun dinilai masih abu-abu. Aturan yang diterbitkan pada 29 April 2021 tersebut mendasari pembentukan Bank Tanah.

“Melayani kepentingan pengusaha dan investor agar cepat mendapatkan tanah,” begitu bunyi catatan KPA. Begitu pula Pasal 26 PP Nomor 64 Tahun 2021 disebutkan terlalu mengedepankan logika pasar, yang tampak dari pemberian wewenang kepada Bank Tanah untuk menentukan tarif pemanfaatan tanah, “Jadi seperti barang komoditas,” kata Dewi.