Dampak Pembegalan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Investasi

Pembegalan putusan MK soal UU Pilkada berdampak pada kepercayaan investor. Keriuhan politik merugikan pemerintahan Prabowo.

25 Agustus 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Ilustrasi: Alvin Siregar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Demonstrasi menolak perubahan UU Pilkada terjadi di sejumlah daerah.
Kerusuhan dan unjuk rasa berpengaruh pada minat investor berbisnis di Indonesia.
Pemerintahan Prabowo Subianto berisiko terdampak rusuh politik.

HAWA politik Indonesia sedang panas. Demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil prodemokrasi merebak di berbagai kota sejak Kamis, 22 Agustus 2024. Pemicunya, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan Presiden Joko Widodo hendak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

tren-investasi

mahkamah-konstitusi

ihsg

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Buyar Lantaran Ricuh Politik"

Yopie Hidayat

Pemimpin redaksi tabloid ekonomi Kontan sejak November 2001 hingga menjadi juru bicara Wakil Presiden Boediono pada 2009-2014. Sebelum mendirikan Kontan, selama 1985-1994, ia bekerja di majalah mingguan Tempo. Lulus kuliah dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1989, Yopie melanjutkan pendidikan dalam program Master of Public Policy di Lee Kuan Yeuw School of Public Policy Singapura. Pada 1994, ia mendapat Chevenning Award dari The British Council. Kini, Yopie menjadi anggota tim evaluator editorial Tempo

Edisi 25 Agustus 2024