Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat tertutup dengan komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hari ini, Selasa, 18 Februari 2025. Komite IV DPD sempat menyinggung target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah ada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rapat kali ini diagendakan membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja Kementerian Keuangan tahun 2025. Serta proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBNP) tahun 2025 dan pengawasan PNBP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di awal rapat Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi sempat melontarkan pertanyaan terkait revisi pendapatan APBN 2025. Khususnya setelah pemerintah membentuk BPI Danantara.
“Pendapatan APBN ini harus diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) digabung di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara,” ujar Ahmad selaku pimpinan rapat di ruang Sriwijaya, Selasa, 18 Februari 2025.
Menurut Ahmad, selama ini BUMN menyetor dividen ke kas negara. Dengan adanya Danantara, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN.
Tahun ini, proyeksi setoran dividen dari 65 BUMN yang bergabung Danantara ditargetkan sebesar Rp 90 triliun atau meningkat dibanding 2024 yakni Rp 85,5 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 10.402 triliun aset yang mereka kelola.
Seluruh nominal itu, kata Ahmad, bakal masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi. Dividen BUMN ini akan dikembangkan terus-menerus dan sebesar-besarnya.
“Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNPB dari BUMN tersebut.”
Karena itu, menurut Ahmad, Kementerian Keuangan perlu merevisi PNPB dalam Undang-Undang APBN. Selain itu harus ada solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN.
Namun saat bagian pemaparan Sri Mulyani, diumumkan bahwa rapat tersebut akhirnya digelar tertutup. Rapat ditargetkan selesai pada pukul 12.00 WIB.
