Mitra Lari, Belok ke Bursa

BALIHO hitam membentang di pagar kompleks PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV, Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah. Isinya pesan dari Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPPPWK): “Kilang Ini 100% Milik Rakyat Indonesia, Tidak Dijual!!!”. Di dalam, Jumat, 19 Juni lalu, ratusan pekerja duduk berbanjar di pelataran Gedung Patra Graha, memprotes reorganisasi perseroan yang mereka anggap tak ubahnya privatisasi Pertamina. “Rencana privatisasi anak perusahaan subholding melalui IPO akan mengancam kedaulatan energi nasional,” kata Sekretaris Jenderal SPPPWK Dwi Jatmoko.

Gelombang protes serupa disuarakan 18 serikat pekerja di unit bisnis lain yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Sehari sebelum pekerja di Cilacap berunjuk rasa, Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SPKMPT) di Pertamina Refinery Unit II, Dumai, Riau, lebih dulu menggelar konferensi pers untuk menyikapi rencana penawaran saham perdana publik (initial public offering/IPO) kelompok anak usaha (subholding) Pertamina. “Kami menolak keras upaya privatisasi anak usaha melalui IPO,” ucap Ketua SPKMPT Riduan, Kamis, 18 Juni lalu.

Kritik mereka senada: Kementerian Badan Usaha Milik Negara terburu-buru membongkar struktur bisnis Pertamina yang sedang bergejolak. Bisnis perseroan memang tengah tertekan. Anjloknya harga minyak mentah dunia dan merosotnya nilai tukar rupiah membuat kinerja produksi dan penjualan lunglai. Hantaman pandemi Covid-19 memperburuk keadaan. Manajemen Pertamina dalam paparannya April lalu memperkirakan, pada skenario terburuk, laba perusahaan bisa tergerus 51 persen dari target US$ 2,2 miliar yang ditetapkan di Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2020.