Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Respons Budi Arie Usai Dikritik DPR Tak Selaras dengan Prabowo Subianto

Budi Arie mengatakan ia tidak menciptakan visi misi sendiri, melainkan membuat program-program berdasarkan Asta Cita Prabowo.

13 Februari 2025 | 02.17 WIB

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR, di gedung DPR RI, Jakarta, 12 Februari 2025.Tempo/Ilham Balindra
Perbesar
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR, di gedung DPR RI, Jakarta, 12 Februari 2025.Tempo/Ilham Balindra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koperasi atau Menkop Budi Arie Setiadi menanggapi kritik anggota Komisi VI DPR RI yang menilai ia tak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto. "Ya Jangan diadu-aduin, kami paling selaras (dengan Prabowo)," kata Budi saat ditemui usai rapat kerja (Raker)dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Budi mengatakan ia tidak menciptakan visi misi tersendiri, melainkan membuat program-program berdasarkan Asta Cita Prabowo. "Tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi presiden," ucapnya. Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menilai tindakan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu tak seirama dengan visi Prabowo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Mufti juga mengatakan belum ada gebrakan Budi Arie yang berdampak bagi koperasi di Indonesia di 100 hari pertama masa kerja Kabinet Merah Putih. "Bahkan, kami lihat apa yang dilakukan Pak Menteri hampir tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo," ujar Mufti dalam Raker Komisi VI DPR di Kompeks Parlemen, Rabu. 

Mufti mencontoh ketidakselaran itu misalnya dengan Kementerian Koperasi yang belum bersikap proaktif dalam menghapuskan utang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kreditnya macet. Padahal seharusnya bukan hanya Kementerian UMKM yang bertanggung jawab mengurusi penghapusan utang tersebut.

Mufti menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 koperasi yang di bawah Rp 10 miliar juga merupakan bagian UMKM. Sehingga dengan demikian Budi diminta bergerak cepat berpartipasi dalam pengelolaan penghapusan utang koperasi yang masuk kategori UMKM. 

Program kedua dari Presiden Prabowo yang dinilai tidak didukung oleh Budi Arie adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami belum melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dalam rangka menkonsolidir masyarakat untuk membentuk Koperasi dalam rangka menyediakan Makan Bergizi Gratis," ujar Mufti. 

Padahal Mufti menegaskan pemerintah sendiri yang menyampaikan bahwa selain UMKM, koperasi juga dapat terlibat sebagai mitra MBG. Ia pun mendesak Budi untuk memaparkan apa strategi Kementerian Koperasi mendukung program Presiden Prabowo.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus