Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala negara, kata dia, mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Targetnya, IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Prabowo juga disebut akan berkantor di IKN pada 2028. Lantas, bagaimana kabar terkini pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu? Berikut rangkuman Tempo:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana Groundbreaking Tahap 9
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sempat menyampaikan rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek IKN tahap 9 pada awal 2025. Basuki menyebut ada potensi investasi senilai RP 6,5 triliun dari sektor perhotelan, kantor, hingga rumah makan. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan kegiatan ini dilaksanakan.
Sebelumnya, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyebut pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum sudah melayangkan surat pengajuan kegiatan groundbreaking proyek maupun peresmian infrastruktur. “Tapi masih menunggu kepastian jadwal dari istana,” kata Troy kepada Tempo, Selasa, 14 Januari 2025.
Troy juga mengatakan belum mengetahui secara pasti nilai investasi yang akan masuk dalam groundbreaking tahap 9. Menurut dia, hitungan pasti baru diketahui setelah groundbreaking atau secepatnya pada H-1. “Nanti akan kami informasikan, ini apa saja (investasi yang masuk)” kata Troy.
Anggaran IKN Masih Diblokir
Di tengah ketidakpastian groundbreaking proyek IKN tahap 9, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan belum ada realisasi anggaran untuk proyek IKN pada 2025. Musababnya ,Kementerian Keuangan belum mengucurkan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024.
Saat ini, Dody juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipangkas Rp 81,38 triliun menyusul adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Walhasil, pagu anggaran Kementerian PU yang sebelumnya ditetapkan Rp 110,95 triliun kini hanya tersisa Rp 29,57 triliun.
Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menyatakan bahwa anggaran IKN tidak diblokir akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Zainal menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional. Sementara anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan, masih ditahan. “Itu biasa. Di awal tahun selalu begitu,” tutur Zainal pada Jumat, 7 Februari 2025.
Adapun pada 2024, Dody menyampaikan kementeriannya telah menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, yakni Sumber Daya Air senilai Rp 1,45 triliun; Bina Marga Rp 18,32 triliun; Cipta Karya Rp 12,09 triliun; dan Perumahan senilai Rp 8,43 triliun.
Anggaran Rp 14,4 di Otorita
Sementara anggaran Kementerian PU dipangkas, Otorita IKN mendapat tambahan anggaran Rp 8,1 triliun tahun ini. Sehingga, bila ditambah dengan pagu sebelumnya senilai Rp 6,3 triliun, anggaran Otorita IKN kini menjadi Rp 14,4 triliun. Anggaran ini terpaut jauh di bawah realisasi Kementerian PU untuk tahun lalu, yakni Rp 40,29 triliun.
Basuki Hadimuljono menyebut Prabowo sudah menyetujui anggaran tersebut dalam rapat terbatas 21 Januari 2025 atau sebelum Prabowo menginstruksikan penghematan belanja APBN dan APBD pada 22 Januari 2025. Namun, Basuki mengatakan akan bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.
Sebelumnya, Basuki memang mengusulkan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usulan tambahan anggaran itu, kata Basuki, diperlukan untuk mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur. "Infrastruktur yudikatif dan legislatif,” katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Gedung Legislatif dan Yudikatif Didesain Ulang
Proyek baru di IKN akan dikerjakan Otorita IKN, sedangkan Kementerian PU bertugas menyelesaikan proyek yang sudah dimulai sebelumnya. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo sudah menyampaikan keinginan ihwal gedung legislatif dan yudikatif yang kini didesain ulang.
"Beliau menyampaikan, ‘saya ingin pembangunan yang kokoh, yang modern’,” kata Diana kepada wartawan di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025.
Sebelumnya, Prabowo memang menginstruksikan gedung legislatif dan yudikatif didesain ulang. Namun, Diana mengklaim hal itu tidak terkait dengan persoalan anggaran. Ia menyebut penyesuaian desain wajar dilakukan karena bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. "Mungkin, iya (berbeda selera). Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu, makanya perlu penyempurnaan," tutur Diana
Rencana Pembangunan Taman Safari
Meski belum ada kepastian jadwal groundbreaking tahap 9, Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana pembangunan Taman Safari di IKN mulai akhir tahun ini. Basuki berujar, lahan seluas 225 hektare sudah disiapkan untuk merealisasikan proyek ini.
“Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN,” kata Basuki pada Jumat, 7 Februari 2025, dikutip dari keterangan resmi. “Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama dua hingga tahun ke depan.”
Pilihan Editor: Gurih Tambang Ormas Keagamaan
Foto 
