Sentimen Positif di Sektor Properti

JAKARTA — Pemilihan Umum 2024 tidak membuat investor di sektor properti bersikap menunggu atau wait and see. Permintaan tinggi dari pasar menggerakkan mereka untuk menggelontorkan dana, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Sanny Iskandar mencatat permintaan masih sangat tinggi, khususnya untuk perumahan. "Terutama rumah tapak tipe yang tidak terlalu besar, mungkin untuk keluarga baru," tuturnya kepada Tempo, kemarin, 10 Maret 2024. Rumah susun di lokasi strategis pun banyak jadi incaran masyarakat saat ini.

Permintaan rumah tinggal selalu tinggi karena suplainya terbatas. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Tahun 2023 mencatat terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan rumah alias backlog hingga 9,95 juta unit. Dari sisi kelayakan huni, BPS juga mencatat ada backlog sebesar 14,84 juta unit.

Dengan kondisi seperti ini, pengusaha terdorong untuk menambah suplai rumah tinggal. Ditambah lagi pemerintah memberikan sejumlah insentif pada 2024. Untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga paling tinggi Rp 5 miliar, pemerintah menanggung seluruh pajak pertambahan nilai (PPN) mulai akhir Desember 2023 hingga Juni 2024. Selanjutnya, mulai Juli hingga Desember 2024, besaran PPN yang ditanggung pemerintah berkurang menjadi 50 persen.

Pemerintah juga memberikan insentif berupa bantuan biaya administrasi senilai Rp 4 juta per rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah mulai November 2023 sampai Desember 2024. Pada November-Desember 2023, pemerintah memberikan bantuan untuk 62 ribu unit dan pada 2024 ini sebanyak 220 ribu unit.

Tawaran Tiga Proyek Hunian

Aparatur sipil negara (ASN) berjalan keluar gedung Balai Kota, Jakarta, 28 Februari 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga

Menurut Direktur Pembiayaan Otorita IKN Naufal Aminudin, pemerintah juga mendukung sektor properti lewat proyek pembangunan perumahan di ibu kota baru. Otorita memperkirakan butuh investasi lebih dari Rp 150 triliun untuk menyediakan hunian di IKN.

Salah satunya lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Melalui skema itu, pemerintah menawarkan tiga proyek berupa pembangunan 16 menara rumah susun sebanyak total 474 unit serta 109 unit rumah tapak. Estimasi kebutuhan modal untuk pembangunan proyek ini sekitar Rp 7 triliun.

Proyek ini, ujar dia, memberikan kepastian permintaan bagi pengembang. Pemerintah berencana mendatangkan sekitar 6.000 aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri pada Agustus mendatang ke IKN. Secara bertahap jumlahnya bakal bertambah, yang menunjukkan kebutuhan tambahan suplai. "Dengan KPBU juga ada kepastian pembayaran, yang artinya risiko mendasar bisa tertutupi," tutur Naufal.

Otorita juga sedang menggodok ketentuan agar proses bisnis dalam skema KPBU bisa berjalan lebih cepat dari yang biasanya butuh waktu di atas satu tahun. Pemerintah juga menjanjikan kemudahan, dari pengadaan sampai kompensasi, khususnya bagi investor yang mengambil skema KPBU unsolicited (diinisiasi badan usaha). Salah satu syarat skema yang satu ini adalah bersedia melaksanakan studi kelayakan proyek sendiri. Jika tidak terpilih, pemerintah akan mengganti biaya studi tersebut.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebutkan sudah ada tujuh investor dari dalam dan luar negeri yang berminat menggarap pembangunan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri. Mereka adalah CITIC Construction, PT Perintis Triniti Properti Tbk, PT Nindya Karya (Persero), PT Intiland Development Tbk, Ciputra Group, IJM Corporation Berhard, dan Maxim Global Berhard.