Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai program 3 juta rumah per tahun tidak berproges selama berjalannya lima bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Joko juga menilai kepala negara sudah tidak antusias dengan program yang dijanjikan sejak kampanye Pilpres 2024 itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait dengan program 3 juta rumah," kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu, 19 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Joko, kini Prabowo lebih antusias dengan program-program lain, seperti makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, hingga Danantara. Kemudian teranyar, soal pedirian Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, ia khawatir, kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah akan sia-sia.
Padahal, menurut Joko, sektor perumahan bisa membuka ketersediaan lapangan pekerjaan hingga 9 juta. Selain itu, bisa menumbuhan setidaknya 400 ribu pelaku industri baru di seluruh Indonesia. "Kami melihat dan gelisah, sehingga hari ini bisa hadir di sini," ucapnya.
Selain menilai program 3 juta rumah tidak berprogres karena Prabowo tidak lagi antusias, Joko menyebut, asosiasi pengembang perumahan memiliki sejumlah persoalan. Ia mengatakan pemerintah tidak membeeri perlindungan dan bimbingan kepada pengembang. Walhasil, pengembang merasa ketakutan akan kepastian berusaha. Pengembang perumahan subsidi, menurut Joko, juga tidak nyaman berusaha dicurigai terkait dengan isu pengembang nakal yang disampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Lebih lanjut, Joko mengatakan, ada sejumlah kontroversi dari pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara, yang membuat pengembang perumahan resah. Beberapa hal itu terkait dengan wacana penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 800 ribu unit rumah, wacana penurunan harga rumah di tengah tingginya harga tanah, penggunaan lahan koruptor yang disita negara, hingga rencana audit pengembang perumahan subsidi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sebelumnya, asosiasi pengembang perumahan juga menyoroti kinerja Ara terkait dengan belum adanya roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah.
Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono pun mengatakan pengembang perumahan belum memiliki arah pembangunan. Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran.
“Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?” kata Ari pada Selasa, 18 Februari 2025.
Ara kemudian mengklaim sudah ada roadmap program 3 juta rumah yang disiapkan. Ia akan menyampaikannya ketika Komisi V DPR RI mengundang untuk rapat kerja.
“Besok (rapat/menyampaikan roadmap ke DPR) juga siap,” kata Ara kepada wartawan sebelum launching logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. “Kalau peta jalan ada perubahan, kami juga siap.”
Kendati begitu, Ara tidak mau memberi penjelasan ketika ditanya ihwal prioritas program Kementerian PKP yang ia susun dalam roadmap program 3 juta rumah. “Nanti, pada waktunya, ya,” kata Politikus Partai Gerindra itu.
Adapun hingga kini, belum ada agenda rapat kerja Ara dengan Komisi V DPR RI. Kementerian PKP juga belum merilis peta jalan 3 juta rumah ke publik.
Foto 
