Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu sore, 12 Maret 2025. Pertemuan Kepala Negara dan Bendahara Negara di Istana Negara ini berlangsung sehari menjelang publikasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bulan Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani tengah berbuka puasa bersama. “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” demikian tertulis pada takarir akun @sekretariat.kabinet, Rabu, 12 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani dikabarkan menghadap Prabowo selama kurang lebih dua jam untuk melaporkan kinerja APBN. “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan, seperti diberitakan Antara.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden malam ini. Selepas menyebut dirinya hanya melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.
Adapun Sri Mulyani membenarkan informasi Kementerian Keuangan bakal mengumumkan realisasi APBN untuk dua periode sekaligus, yakni kinerja Januari 2025 dan Februari 2025. “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” kata Sri Mulyani.
Berdasarkan undangan yang diterima Tempo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengumumkan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) 2025 esok hari, Kamis, 13 Maret 2025, sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Kementerian Keuangan.
Pada Rabu pagi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 sempat muncul di laman resmi Kementerian Keuangan. Namun menuju siang hari, dokumen tersebut sudah tak bisa lagi diakses.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan alasan Kementerian menurunkan dokumen APBN KiTa ialah karena publikasi laporan tersebut dipercepat. “Kami takedown dulu karena kebetulan konferensi pers APBN KiTa dimajukan besok, sehingga maksudnya agar besok sekalian bisa dijelaskan secara lebih komprehensif,” ujar Deni ketika dikonfirmasi Tempo, Rabu, 12 Maret 2025.
Menyitir dokumen APBN KiTa periode Januari 2025 yang sudah dihapus dari laman Kementerian Keuangan tersebut, APBN per Januari 2025 mengalami defisit Rp 23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, APBN tercatat surplus Rp 35,12 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
Rinciannya, pendapatan negara sebesar Rp 157,32 triliun atau 5,24 persen dari target, sedangkan belanja negara sampai dengan 31 Januari 2025 telah terealisasi Rp 180,77 triliun atau 4,99 persen dari pagu.
Dalam laporan tersebut, tertulis realisasi pendapatan terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 115,18 triliun atau 4,62 persen dari target, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 42,13 triliun atau 8,20 persen dari target, dan penerimaan hibah Rp 9,8 miliar. Adapun penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak Rp 88,89 triliun atau 4,06 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 26,29 triliun atau 8,72 persen dari target.
Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu, yakni Januari 2024, tercatat sebesar Rp 152,89 triliun. Anjloknya penerimaan pajak ini terjadi di tengah implementasi sistem perpajakan Coretax.
Pilihan Editor: Dampak Fluktuasi Rupiah dan Naiknya Utang Pemerintah