Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kementerian dan lembaga negara harus memangkas kegiatan yang dinilai tidak efektif dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja negara agar manfaat APBN dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami melakukan berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga sesuai dengan instruksi Presiden. Tujuannya adalah memastikan bahwa birokrasi semakin efisien dan penggunaan APBN betul-betul berdampak langsung bagi rakyat,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis, 30 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memangkas anggaran untuk program yang bersifat langsung membantu masyarakat, seperti belanja bantuan sosial. Namun, belanja operasional kementerian/lembaga—termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dikurangi.
“Anggaran belanja kementerian dan lembaga banyak mengalami penyesuaian. Mulai dari perjalanan dinas, acara-acara seremonial, hingga pengeluaran-pengeluaran yang bisa lebih dioptimalkan. Kami ingin setiap rupiah dalam APBN digunakan seefisien mungkin,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal, Sri Mulyani juga menyampaikan APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjalankan program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal program ini, dengan rencana peningkatan hingga Rp171 triliun.
Menurut dia, program makan bergizi gratis akan menciptakan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Program ini akan melibatkan berbagai sektor, mulai dari produksi bahan pangan, distribusi, hingga tenaga kerja di bidang kuliner dan logistik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional,” kata dia.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas APBN. Ia mengakui bahwa penerimaan negara menghadapi tekanan akibat penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penerimaan pajak dan bea cukai. Namun, ia optimistis bahwa APBN tetap bisa menjadi alat utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta dukungan dari lembaga keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, untuk mendukung program-program pemerintah yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam hal pembiayaan UMKM yang berperan dalam menyukseskan program prioritas nasional.
“Pemerintah akan terus menjaga keseimbangan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” kata dia.
Dengan kebijakan pengetatan anggaran ini, diharapkan efektivitas belanja negara semakin meningkat dan perekonomian nasional dapat bertumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Foto 
