Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor asal China. Kendati begitu, asosiasi ini menilai besar bea masuk tambahan itu masih di bawah harapan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Asaki tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35 sampai dengan 50-an persen, masih di bawah harapan," ucap Ketua Asaki, Edy Suyatno, saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Edy mengatakan asosiasinya berharap pemerintah menetapkan antidumping dengan besaran menyerupai negara-negara seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Di negara-negara itu, bea masuk tambahan bisa mencapai angka di atas 100 persen.
Meski besaran antidumping masih di bawah harapan, Edy meyakini aturan ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah cedera berat selama hampir sepuluh tahun terakhir. Cedera ini, kata dia, diakibatkan oleh praktik dumping dari perusahaan-perusahaan asal China. Sejumlah pabrik berhenti berproduksi dan tingkat utilisasi produksi nasional menurut akibat dumping ini.
Usai penetapan antidumping atas ubin keramik asal China, Edy berharap tingkat utilisasi produksi keramik nasional akan segera pulih. Pemulihan ini juga didukung oleh kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian.
Saat ini, angka utilisasi produksi keramik nasional berada di level 63 persen. Ia menargetkan tingkat utilisasi itu akan ditutup di angka 63 sampai dengan 68 persen pada akhir tahun ini. "Asaki memasang target tingkat utilisasi produksi nasional 2025 di level 80 persen dan tahun 2026 di level 90," kata dia.
Ia menambahkan asosiasinya berharap perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu pada November mendatang. Sejak dimohon oleh Asaki pada 17 Mei 2024, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah memulai penyelidikan perpanjangan safeguard terhadap impor barang ubin keramik pada 26 Juni 2024. "(Safeguard) sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase BMAD yang kurang maksimal," ucap dia.
Dengan adanya Kebijakan antidumping, SNI Wajib, dan safeguard, Edy meyakini investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari Cina akan meningkat. Ia mengaku siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru itu. Namun, persaingan itu harus berlangsung secara adil.
Asaki juga akan mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah rakyat setiap tahun. Program ini, menurut Edy, memerlukan produk-produk bahan bangunan yang dihasilkan para anggotanya, seperti ubin keramik, genteng keramik, hingga perlatan sanitasi.
Foto 
