Apa Saja Fasilitas bagi Ormas yang Bersedia Menerima Izin Tambang

Pemerintah menebar kemudahan untuk memudahkan ormas keagamaan mengelola tambang. Ada diskon biaya kompensasi data informasi.

4 Agustus 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Area tambang batubara PT Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tempo/Lourentius EP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

NU akan mengelola tambang batu bara bekas KPC.
Pemerintah memungut biaya KDI dari ormas keagamaan.
Akan ada penghitungan ulang untuk KDI yang harus dibayarkan ormas keagamaan.

JAUH sebelum Presiden Joko Widodo merencanakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menghitung tarif kompensasi data informasi (KDI). Termasuk untuk eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang belakangan diberikan kepada Nahdlatul Ulama. KPC, perusahaan di bawah Bakrie Group, melepas lahan tambang seluas 23.437 hektare ketika mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi pada 2021.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

bahlil-lahadalia

muhammadiyah

nahdlatul-ulama

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Menanti Diskon Biaya Kompensasi"

Khairul Anam

Redaktur ekonomi Majalah Tempo. Meliput isu ekonomi dan bisnis sejak 2013. Mengikuti program “Money Trail Training” yang diselenggarakan Finance Uncovered, Free Press Unlimited, Journalismfund.eu di Jakarta pada 2019. Alumni Universitas Negeri Yogyakarta.

Edisi 4 Agustus 2024