Apa Saja Fasilitas bagi Ormas yang Bersedia Menerima Izin Tambang

Penghitungan ulang nilai KDI untuk eks lahan KPC menjadi gambaran banyaknya kemudahan yang ditawarkan pemerintah kepada ormas keagamaan yang mau mengelola tambang. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah memberikan keistimewaan berupa penawaran langsung tanpa perlu repot-repot mengikuti lelang. Ormas keagamaan juga boleh menggandeng pihak lain untuk mengelola tambang itu, selama masih menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali serta tidak bekerja sama dengan pemilik konsesi lama.  

Dua keistimewaan itu tidak diperoleh oleh badan usaha lain ketika mereka memohon izin konsesi tambang. Perusahaan swasta hingga badan usaha milik negara harus mengikuti lelang dan mengelola lahan konsesi itu sendiri. Yang paling penting, mereka juga wajib menyiapkan dana di muka untuk menebus KDI. KDI adalah uang pengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menghitung data mengenai tambang yang akan ditawarkan. Umumnya KDI memuat data kandungan mineral atau batu bara yang telah tersertifikasi hingga nilai dan klasifikasi komoditas yang terkandung di dalamnya. 

Pemerintah kemudian menetapkan penawar KDI tertinggi sebagai pemenang lelang tambang. Sebagai perbandingan, PT Raflesia Utama menebus KDI blok tambang batu bara Semidang Lagan di Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebesar Rp 8,1 miliar dalam lelang pada November 2023. Adapun PT Mustika Energi Lestari menebus KDI Blok Nibung di Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, senilai Rp 95,2 miliar. Sedangkan PT Merapi Energy Coal membayar KDI blok batu bara Merapi Barat di Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan, Rp 53 miliar. KDI menjadi salah satu komponen utama penerimaan negara bukan pajak pertambangan selain royalti.  

Kualitas KDI pun bermacam-macam. Ada yang masih mentah, ada pula yang sudah mendalam. Khusus KDI eks lahan KPC, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasali mengungkapkan, masuk kategori lengkap. Makin lengkap data, makin mahal harganya. “Sudah lengkap eksplorasi yang dilakukan di sana. Cuma, berapa biaya kompensasinya saya belum dengar,” ucap Rizal pada Jumat, 2 Agustus 2024.  

Menurut Rizal, seharusnya KPC punya data detail potensi bekas lahannya itu. Tapi KPC tidak punya kewajiban menyerahkan datanya kepada pemerintah. Walhasil, pemerintah menghitung sendiri menggunakan formula KDI yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23/K/MB.01/MEM.b/2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

Seorang pejabat mengungkapkan, nilai KDI untuk bekas lahan KPC awalnya mencapai Rp 500 miliar. Angka jumbo inilah yang harus disiapkan PBNU untuk mendapatkan izin tambang lahan tersebut. Lantaran nilainya sangat besar, pemerintah menghitung ulang nilai KDI lahan tersebut. Ketika dimintai tanggapan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan penghitungan ulang tersebut menggunakan formula yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi Nomor 23 Tahun 2023. “Sedang dihitung oleh Badan Geologi. Kalau potensi deposit (batu bara) memang besar,” ujarnya pada Jumat, 2 Agustus 2024. 

Menurut Arifin, karena penawarannya tidak melalui lelang, ormas keagamaan seperti NU harus menebus KDI menggunakan angka normal. Tak akan ada kenaikan yang biasanya terjadi saat lelang. “Tujuan tambang untuk ormas itu buat kemaslahatan umat,” katanya. 

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Wafid mengakui lembaganya ketiban tugas menghitung ulang data cadangan eks lahan KPC tersebut. Namun dia enggan menjelaskan penghitungan itu. “Selama regulasinya sama, diulang berapa kali pun hasilnya akan tetap sama,” tuturnya pada Jumat, 2 Agustus 2024. 

Besarnya nilai tebusan KDI membuat NU menimbang opsi menggandeng perusahaan lain untuk mengelola eks tambang KPC. Di antara sejumlah perusahaan, yang mengemuka adalah PT Adaro Indonesia milik Garibaldi “Boy” Thohir, kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Erick diketahui merupakan anggota Barisan Ansor Serbaguna, organisasi di bawah Gerakan Pemuda Ansor NU. “Banyak pihak yang berminat, bahkan dari luar negeri, tapi belum ada keputusan,” kata salah satu petinggi PBNU. PBNU boleh menggandeng Adaro karena mereka tak terkait dengan KPC selaku pemegang konsesi lama. 

Pelaksana tugas Bendahara Umum PBNU yang dipasrahi urusan tambang batu bara, Gudfan Arif, tak kunjung menjawab ketika ditanyai tentang kewajiban pembayaran tebusan KDI yang dihadapi NU. Gudfan juga tidak merespons pertanyaan tentang rencana PBNU menggandeng sejumlah rekan bisnis untuk mengelola tambang, termasuk Adaro.

Adapun Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira membantah jika perusahaannya disebut akan terlibat dalam pengelolaan tambang batu bara ormas keagamaan. Menurut dia, sebagai perusahaan publik, Adaro berkomitmen mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam menjalankan bisnis.

“Namun tidak tertutup kemungkinan jika nantinya secara pribadi Bapak Garibaldi Thohir, yang memiliki pengalaman panjang di bidang bisnis pertambangan, dapat memberikan rekomendasi dan advis untuk NU atau organisasi keagamaan lain yang bergerak di industri pertambangan,” ujar dia pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Setelah NU, beban pembayaran KDI kini menanti Muhammadiyah yang sudah memutuskan menerima tawaran tambang pemerintah.