Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 19 Maret 2023 dimulai dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan produksi tilapia atau ikan nila bakal terus ditingkatkan di Tanah Air, karena besarnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas perikanan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemudian pernyataan Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menilai kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang penjualan baju bekas impor sudah tepat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu berita tentang ramainya PT Trans Retail Indonesia (Transmart) yang memberlakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawainya. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. Pasar Tilapia secara Global Capai USD 13,9 Miliar, Menteri KKP: Kita Tingkatkan Produksinya
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan produksi tilapia atau ikan nila bakal terus ditingkatkan di Tanah Air, karena besarnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas perikanan tersebut.
"Kita ingin ada lima komoditas yang sangat kuat di internasional, yakni udang, lobster, kepiting, tilapia dan rumput laut," kata Trenggono, saat pencanangan Bulan Mutu Karantina di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 19 Maret 2023.
Kegiatan Bulan Mutu Karantina itu mengangkat tema Peran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam Penjaminan Ikan Sehat, Bermutu, dan Bebas Mikroplastik.
Diakui Trenggono, kebutuhan internasional terhadap tilapia memang sangat besar. Bahkan, pasar tilapia pada 2023 secara internasional mencapai setidaknya 13,9 miliar dolar AS. "Kita akan genjot di sini untuk kemudian budidayanya menjadi lebih bagus," katanya.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Partai Buruh: Kebijakan Jokowi Melarang Perdagangan Baju Bekas Impor Sudah Tepat
Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang penjualan baju bekas impor sudah tepat. Pasalnya, ia menilai pengusaha tekstil di Indonesia selama ini mengeluh tak bisa memenangkan pasar domestik lantaran kalah saing dengan produk baju bekas impor yang harganya jauhlebih murah.
"Sudah tepat dan itu yang ditunggu-tunggu. Pengusaha ini kan enggak mau ngomong karena mereka kalau ngomong sama birokrat malah diteken-teken. Kalau perusahaannya yang baik, ini harus dibantu," ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Sabtu, 18 Maret 2023.
Said Iqbal menjelaskan perusahaan di industri tekstil, khususnya yang berorientasi pada ekspor tengah mengalami kontraksi. Imbasnya, banyak perusahan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh. Karena itu, dia berharap pemerintah dapat membantu pengusaha agar bisa memasuki pasar domestik sehingga buruh bisa kembali mendapatkan haknya.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Ramai PHK Sepihak Transmart, Kemnaker Pernah Bilang Perusahaan Tak Bisa Lakukan Menurut Cipta Kerja
PT Trans Retail Indonesia (Transmart) memberlakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawainya. Salah satu karyawan Transmart, Ahmad Fauzi menyesalkan tidak ada perundingan adil dengan pihak perusahaan milik konglomerat Chairul Tanjung itu sebelum Surat PHK terbit.
Meski demikian, perusahaan menerima apabila karyawan ada yang menolak di-PHK. Namun, karyawan akan dimutasi ke wilayah lain.
"Karyawan yang menolak dimutasi agar tidak betah. Perusahaan mengharapkan kami resign supaya tidak diberi apa-apa. Kalau resign kan begitu, kami hanya diberi terima kasih doang," ucap Ahmad.
Ahmad menuturkan Transmart sudah tak membayar para karyawannya sesuai upah minimum provinsi (UMP) sejak 2021. Ia mengaku menerima gaji sebesar Rp 4.454.000 per bulannya. Padahal, UMP DKI Jakarta pada 2022 ditetapkan pemerintah sebesar Rp 4,6 juta. Aturan UMP 2022 tertuang dalam keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021.
Baca berita selengkapnya di sini.
Pilihan Editor: Kementerian Perdagangan Bidik Pasar Ekspor di India, Zulhas: Pasar Potensial, Harus Digarap Intensif
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
