Terkini Ekbis: Ada Penyalahgunaan Hak Akses Sistem di Bank Jago, Kemenperin Minta Kemendag Kembali ke Aturan Lama soal Impor

Kasus ini terungkap berawal dari laporan Rio Franstedi pada 31 Oktober 2023 terkait dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago.

"Bahwa pelapor Rio Franstedi selaku kuasa korban menerangkan bahwa sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Baca di sini.

2. Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dia nilai menyebabkan ambruknya industri tekstil.

“Mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali ke pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dengan pengendalian impor dengan pemberian kuota,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Selanjutnya baca di sini.

3. Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas impor ilegal. Satgas itu dibentuk atas pelaku usaha tentang industri tekstil yang terpuruk.

“Kalau kami sih mendukung, setuju banget,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni berharap, satgas pemberantasan impor ilegal akan bekerja secara efektif. “Harusnya sih jadi sungguh-sungguh, terus tiap minggu ada laporan,” kata Reni. Meski begitu, dia mengaku belum ada pembicaraan dengan Kemendag ihwal rencana pembentukan satgas ini.

Kepada Kemendag, Reni mengingatkan agar rencana itu segera diimplementasikan. Dia mengungkit, dulu pemerintah pernah membentuk satgas thrifting yang juga melibatkan Kemenperin. Tapi, kata dia, kerja satgas itu menguap di tengah jalan. “Enggak tahu itu di mana,” kata dia.

Reni bercerita, pemerintah dulu sempat membentuk satgas thrifting atas tuntutan para pedagang tekstil di Pasar Senen. Pemerintah kemudian menginisiasi satgas sebagai pilot project untuk mencegah masuknya pakaian-pakaian bekas itu. Sebab, kata dia, thrifting memang dilarang oleh aturan. Baca di sini.

4. Defisit APBN Meleset dari Target, Drajad Wibowo: Efek Akhir Masa Jabatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN meleset dari target. Sampai akhir 2024, defisit diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB atau melebar dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Bendahara Negara itu mencatat pada paruh awal 2024, pendapatan negara terkontraksi 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen yoy.

Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Di sisi belanja negara terjadi pembengkakan. “Ada efek akhir masa jabatan, di mana belanja membengkak karena pemerintah mengejar target capaian pembangunan seperti IKN,” kata dia kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024. Lengkapnya baca di sini.

5. Pembangunan Dihentikan 10 Agustus, Bagaimana Nasib IKN Selanjutnya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Ini dilakukan agar kawasan yang digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bersih dari debu dan kotoran.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024 dilansir dari Antara.

Meskipun pembangunan di kawasan IKN akan dihentikan sementara, para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas alternatif, seperti pelatihan sertifikasi. Baca di sini.