Terpopuler Bisnis: PLN Tebar Promo Listrik dan Bulog Catat Piutang RI Rp 1,2 T

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang hari Selasa 18 Mei 2021 dimulai dari rincian promo tambah daya listrik PLN yang berlaku hingga akhir Mei, pengelola Centro resmi dinyatakan pailit dan cerita pemasok garmen pernah persoalkan uang penjualan serta fakta-fakta pegawai Indomaret menjadi terdakwa setelah menuntut THR.   
Selain itu kabar tentang Budi Waseso mengungkap piutang Perum Bulog dari pemerintah sebanyak Rp 1,2 triliun dan taktik menteri PUPR menghapus persepsi rumah subsidi adalah rumah murahan yang tak bermutu. Berikut lima berita terpopuler sepanjang hari kemarin:

1. Promo Tambah Daya Listrik PLN Berlaku Hingga 31 Mei, Simak Rincian Biayanya

Program promo tambah daya listrik bertajuk 'Ramadan Peduli' dan 'Ramadan Berkah' yang diadakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN berlaku hingga akhir bulan atau 31 Mei 2021.

PLN berharap program tersebut bisa mendorong produktivitas masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19. "Dan dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan layanan kelistrikan," ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi, Selasa, 18 Mei 2021.

Hingga 16 Mei 2021, PLN mencatat lebih dari 20 ribu pelanggan telah mendaftar untuk promo tambah daya listrik tersebut. "Kami sangat senang animo pelanggan cukup tinggi untuk memanfaatkan program promo Ramadan Peduli dan Ramadan Berkah. Kami ingin mempermudah masyarakat untuk menggunakan listrik dan semakin produktif," tutur Agung. 

2. Pengelola Centro Resmi Pailit, Pemasok Garmen Pernah Persoalkan Uang Penjualan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin kemarin, 17 Mei 2021, telah memutus PT Tozy Sentosa, pengelola Centro Department Store, pailit. "Benar (dinyatakan pailit)," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono saat dihubungi di Jakarta, pada hari yang sama.

PT Tozy Sentosa sebelum diputus pailit telah resmi berstatus PKPU saat dibacakan putusan sela per 31 Maret 2021 lalu. Kasus tersebut terdaftar di PN Jakarta Pusat sejak 3 Maret 2021. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini terdaftar dengan nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.

Adapun lima perusahaan menjadi pemohon atau kreditur dalam gugatan perdata ini. Mulai dari PT Primajaya Putra Sentosa, PT Indah Subur Sejati, PT Multi Megah Mandiri, PT Harindotama Mandiri, dan PT Mahkota Petriedo Indoperkasa.

3. Fakta-fakta Pegawai Indomaret Jadi Terdakwa Setelah Menuntut Hak THR

Pegawai PT Indomarco Prismatama atau Indomaret, Anwar Bessy, ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus perusakan barang perusahaan. Perkara itu bermula saat Anwar hendak menuntut hak atas tunjangan hari raya atau THR periode 2020 yang diduga dipotong manajemen.

“Diharapkan semua pihak menghargai proses hukum yang berlangsung saat ini," kata Marketing Director Indomarco Prismatama, Wiwiek Yusuf, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. 

4. Budi Waseso: Total Piutang Pemerintah pada Perum Bulog Rp1,279 T

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berharap agar pemerintah segera melunasi piutang sebesar Rp1,2 triliun kepada Bulog untuk memperlancar arus kas perusahaan. Apalagi, pada saat yang sama Bulog juga memiliki utang ke bank. 

"Total piutang pemerintah pada Perum Bulog sampai Mei 2021 sebesar Rp1,279 triliun. Mengingat pencairan piutang pemerintah pada Perum Bulog sangat penting untuk memperlancar arus kas perusahaan. Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah pada Perum Bulog dapat segera dilakukan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI Jakarta, Selasa 18 Mei 2021.

Total piutang pemerintah pada Bulog sebesar Rp1,279 triliun yang terdiri dari pelepasan stok turun mutu Rp173 miliar serta stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk penjualan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) sebesar Rp872 miliar. 

5. Cara Menteri PUPR Hapus Persepsi Rumah Subsidi adalah Murahan, Tak Berkualitas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin menghapus persepsi rumah subsidi murahan melalui pembangunan serta penyediaan rumah subsidi yang berkualitas. 

"Kita harus menghilangkan persepsi rumah subsidi merupakan rumah murahan dan tidak berkualitas," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam peluncuran Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas secara virtual di Jakarta, Selasa 18 Mei 2021.

Menurut dia, rumah yang bersubsidi harus menjadi rumah yang layak huni, bukan hanya berkualitas secara konstruksinya, namun juga berkualitas secara lingkungan perumahannya.

"Untuk itulah saya minta bank pelaksana/penyalur FLPP, ketika akan melakukan akad jual beli, harus melihat di mana calon lokasi perumahan yang akan dibangun, siapa pengembangnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.