Transaksi Saham Dikenakan PPN 12 Persen, Begini Penjelasan OJK

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menjelaskan ihwal pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen pada transaksi saham. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menerangkan, saham bukan merupakan objek pajak, namun anggota bursa atau sekuritas—yang berperan sebagai perusahaan perantara pedagang efek—merupakan pengusaha kena pajak atau PKP.

PKP tersebut, Inarno menjelaskan, wajib memungut jasa transaksi efek sebagai jasa kena pajak atau JKP. “Sehingga dasar pengenaan PPN adalah fee atau komisi transaksi efek, dan ini merupakan salah satu komponen biaya atas penjualan efek,” tutur dia dalam konferensi pers daring pada Selasa, 7 Januari 2025. 

Menyoal cara penghitungan transaksi saham yang dikenakan tarif PPN 12 persen, Inarno menyebutkan hal tersebut sudah diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Surat Edaran Nomor S-00001/BEI.KEU/01-2025. Dalam surat itu, tertuang bahwa tarif PPN untuk tahun 2025 dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain, yakni sebesar 11/12 dari nilai Invoice.

Sebelumnya, BEI menyatakan seluruh invoice dan faktur pajak atas layanan akan terkena penyesuaian imbas kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI Irvan Susandy mengatakan hal itu berlaku per 1 Januari 2025.

“Akan dilakukan penyesuaian atas besaran tarif PPN dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen,” kata Irvan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Desember 2024. Sementara untuk invoice dan faktur pajak atas layanan BEI yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2025, besaran tarifnya tetap mengikuti ketentuan lama dengan tarif pajak 11 persen.