Wakil Menteri Pariwisata Sebut Wisata Halal di Bali Kemungkinan Dilanjutkan

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, mengatakan ada kemungkinan wisata halal di Bali akan terus dilanjutkan. Ia menyebut, hingga saat ini belum ada rencana untuk tidak lagi melanjutkan program wisata halal di Bali. “So far belum ada pembahasan untuk tidak melanjutkan (wisata halal Bali),” kata Ni Luh Puspa ketika ditemui di Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Ni Luh Puspa--demikian ia kerap disapa, mengakui saat ini Kementerian Pariwisata masih dalam tahapan menggodok program-program yang akan Kemenpar jalankan lima tahun mendatang. Menurutnya, sepekan ke belakang, Kementerian Pariwisata masih berfokus di internal untuk mendiskusikan langkah eksekusi program-program di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Wisata halal, kata Ni Luh Puspa, juga jadi salah satu topik yang dibahas.

Apalagi, masih ada keharusan untuk memastikan struktur internal kementerian terlebih dahulu terutama saat ini struktur Kementerian Pariwisata kembali dipecah antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). “Sekarang kan semuanya lagi dibahas, kita juga masih proses pembahasan, nanti selanjutnya pasti kita update,” ujar eks jurnalis Kompas TV tersebut.

Sebelumnya, isu mengenai wisata halal sempat banyak dibahas dan menjadi isu sensitif bagi sejumlah pihak. Beberapa orang tidak menginginkan jika destinasi tertentu dikembangkan sebagai destinasi khusus wisata halal. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, sebelumnya memastikan tak akan menyulap Bali dan Danau Toba sebagai lokasi wisata halal. Pernyataan itu dilontarkan menyusul adanya kabar yang menyatakan bahwa Wishnutama akan merancang Pulau Dewata dan Toba sebagai destinasi ramah muslim.

Sementara itu, pengganti Wishunatama, Sandiaga Uno, mengatakan telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Gubernur Bali saat itu untuk membahas soal wisata halal di Bali. Sandiaga menegaskan semua pihak telah bersepakat bahwa Bali mengedepankan pariwisata berbasis budaya, berkearifan lokal, berkelanjutan, berkualitas, dan sehat.