Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Parid Ridwanuddin mengatakan pemerintah tidak menghitung keuntungan investasi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, secara utuh. Sebab, selama ini pemerintah hanya bicara soal dampak ekonomi yang berpotensi dihasilkan. Namun, tidak menghitung apa yang hilang akibat investasi tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pernahkan pemerintah menghitung kontribusi ekonomi yang dihasilkan warga Pulau Rempang dari sektor perikanan dan sektor-sektor lain di sana?" ucap Parid ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Rabu, 27 September 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diberitakan sebelumnya, Pulau Rempang bakal dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata terintegrasi bernama Rempang Eco City. Pengembang proyek ini adalah PT Makmur Elok Graha (MEG) yang pada tahap pertama menggandeng Xinyi Group. Investor asal Cina itu bakal membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa. Nilai investasinya sebesar Rp 175 triliun.
Parid lantas mengatakan, pasir kuarsa yang digunakan untuk industri tersebut akan diambil dari perairan di Kepulauan Riau. Artinya, akan ada penambangan pasir besar-besaran untuk proyek Xinyi Group. "Kalau sudah habis, tambang bakal menyisakan kerusakan. Artinya, ini ekonomi jangka pendek," ucapnya.
Menurut Parid, jika pemerintah menghitung apa yang hilang dari investasi tersebut, maka Indonesia justru merugi. "Kita bangkrut secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Kita bukan tumbuh. Apalagi untuk memperbaiki kerusakan alam akibat proyek membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ucapnya.
Adapun sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan investasi di Pulau Rempang mesti tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Ia berujar, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Menurut Bahlil, akan ada banyak kerugian yang dirasakan jika potensi investasi di Pulau Rempang tidak terealisasikan. Apalagi investasi ini nilainya lebih dari Rp 300 triliun.
"Tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," kata Bahlil lewat keterangan pers pada 18 September 2023.
Hal senada disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang mengklaim investasi Rempang Eco City dapat menciptakan 30 ribu lapangan kerja. Ia juga mengatakan kesempatan kerja di perusahaan itu bakal diprioritaskan untuk generasi muda di Pulau Rempang.
"Kami akan fungsikan seluruh anak muda di Rempang. Investasi ini akan membutuhkan tenaga kerja 30 ribu orang dari berbagai macam tingkat," ujar Rudi, Selasa, 22 Agustus 2023, dikutip dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Foto 
