Jurus Divestasi Waskita Karya  

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk berencana menjual semua ruas jalan tol yang dimilikinya, baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun, untuk mengurangi beban utang. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, menargetkan pelepasan konsesi atau divestasi semua ruas jalan tol bisa selesai pada 2025.

Bila sukses, dia menuturkan, Waskita akan melepas beban utang yang timbul akibat membangun semua ruas jalan tol itu senilai Rp 54 triliun. “Memang harus dilepas semua untuk menyelesaikan beban," kata Destiawan dalam jumpa pers, kemarin.

Menurut dia, penjualan jalan tol merupakan langkah paling penting untuk memangkas utang perseroan. Dalam rapat kerja di Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan lalu, Kementerian BUMN melaporkan utang Waskita Karya tercatat sebesar Rp 90 triliun per akhir 2020. Jumlah itu terdiri atas Rp 70,9 triliun utang bank dan obligasi, serta Rp 20 triliun utang kepada vendor. Sementara itu, beban bunga utang yang mesti ditanggung sebesar Rp 4,7 triliun. 

Hingga bulan lalu, Waskita sudah melego 30-55 persen saham di empat ruas jalan tol kepada investor domestik, seperti PT Pelindo (Persero), maupun investor asing. Hasilnya, Waskita Karya mendapat Rp 824 miliar dari divestasi jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Rp 2,44 triliun dari jalan tol Cibitung-Cilincing, Rp 3,03 triliun dari jalan tol Semarang-Batang, serta Rp 550 miliar dari jalan tol Cinere-Serpong.

Pembangunan jalan tol Becakayu seksi II A yang dikerjakan oleh Waskita Karya di Bekasi, Jawa Barat, 4 November 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah

"Waskita mendapat keuntungan karena ruas yang dilepas adalah ruas yang bagus," ucap Destiawan. Ke depan, ia mengimbuhkan, emiten berkode saham WSKT itu tetap akan berinvestasi di bisnis jalan tol baru dengan kepemilikan minoritas. Dia berjanji Waskita akan lebih menimbang risiko dan kemampuan pembiayaan agar tidak menjadi beban baru.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, menimpali, masih ada satu ruas jalan tol lagi yang akan dijual pada tahun ini. Namun dia belum mau mengungkap nama ruas tersebut. “Diproyeksikan dapat terealisasi pada Desember 2021,” kata Alex.

Di luar itu, Waskita juga sedang menyelesaikan pembangunan tujuh ruas jalan tol yang dibiayai oleh penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,9 triliun. Tujuh ruas jalan tol itu ialah jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang.

Kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing seksi 4 yang melewati Kanal Banjir Timur di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, 6 Januari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Penjualan ruas jalan tol merupakan bagian dari langkah-langkah penyehatan keuangan yang sedang dikerjakan oleh Waskita. Selain berharap pada PMN yang dijadwalkan cair pada bulan depan, Waskita baru mendapat jaminan untuk obligasi senilai Rp 5,6 triliun dari pemerintah serta kesepakatan penjaminan modal kerja sebesar Rp 3 triliun dari beberapa kreditor.

Hasil restrukturisasi kredit yang melibatkan 52 bank juga diklaim positif. Hingga Agustus 2021, terdapat tujuh bank yang menyetujui restrukturisasi kredit Waskita sebesar Rp 21,9 triliun. Waskita juga sudah merestrukturisasi utang tiga anak usaha pada tahun ini dan akan disusul oleh anak usaha keempat, yaitu Waskita Beton Precast. Waskita Beton juga berencana menjual tiga pabrik beton pracetak senilai Rp 709 miliar.

Dalam rapat kerja di DPR pada akhir September lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengakui bahwa tumpukan utang Waskita muncul karena berbagai penugasan pemerintah, terutama dalam pengerjaan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Utang Waskita sebelum penugasan itu masih berkisar Rp 20 triliun. “Setelah penugasan memang naik empat kali lipat,” katanya.  

Anggota Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi Jaya Purnama, mendesak pemerintah supaya lebih waspada saat menugasi BUMN karya. Segala bentuk pembangunan berbasis utang, kata dia, harus mempertimbangkan tingkat pemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang. Skenario pengembalian investasinya pun harus kuat dan didasari survei. “Diharapkan tidak akan menjadi beban bagi anggaran belanja negara,” katanya.

FAJAR PEBRIANTO | FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS