YLKI Minta Pemerintah Lebih Ketat Awasi Peredaran Obat Antibiotik

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah untuk lebih ketat dalam mengawasi peredaran obat antibiotik di masyarakat. Menurut Ketua Plt Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih, 70 persen obat antibiotik yang banyak beredar di pasar saat ini diperdagangkan tanpa resep dari dokter.

“Ini membuktikan tidak ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bebas membeli antibiotik tanpa mendapatkan penjelasan dosis penggunaannya,” kata Indah dalam keterangan resminya seperti dikutip, Minggu, 01 Desember 2024.

Ia melanjutkan berdasarkan hasil survei YLKI tahun 2020 lalu ditemukan lebih dari separuh responden tidak pernah berkonsultasi dahulu dengan dokter ketika membeli obat antibiotik. Dan di antara responden yang pernah membeli, lebih dari separuhnya menyatakan bahwa apoteker atau petugas yang ada di apotik atau toko obat tidak menanyakan atau meminta resep dokter terlebih dahulu.

“Pernyataan Kepala Badan POM yang mengungkap data penggunaan antibiotik tanpa resep dokter sebagai peringatan adanya bahaya resistensi pada manusia akibat penggunaan antibiotik yang berlebih,” ucapnya.

Selain itu, Indah juga menyinggung soal penggunaan obat antibiotik pada ayam ternak. Dalam studi YLKI tahun 2021 lalu, dari total 110 karkas ayam yang diuji, 80 persen di antaranya terkontaminasi bakteri kebal antibiotik. Hal ini menunjukkan banyak antibiotik dijual dipasaran tanpa resep dokter yang digunakan pada ternak, khususnya ayam broiler.