Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan membalas kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia mengatakan, Indonesia akan menggunakan langkah diplomasi dan negosiasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Soal balas membalas itu, kami kan gak begitu. Kami lakukan pembicaraan diplomasi, karena kami lihat, kita ini saling membutuhkan," ujar Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan, ada banyak jalan bagi RI terkait kebijakan tarif Trump ini. Dia menyebut importasi sejumlah komoditas dari AS.
"Kita kan banyak jalan sebetulya. Misalnya kita impor miyak kan besar tuh, impor terigu besar, kita juga impor kedelai. Saya kira bisa dibicarakan, bisa dinegosiasikan," kata dia.
Zulhas melanjutkan, dia telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai rencana negosiasi bersama pemerintah AS. Airlangga diketahui akan segera terbang ke AS untuk bernegosiasi.
"Perlu segera untuk melakukan diplomasi atau negosiasi perdagangan. Saya dengar pak Menko akan berangkat mungkin satu dua hari. Saya kira, diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan semua," ujar dia.
Pemerintah Indonesia sebelumnya resmi memutuskan untuk tak mengambil langkah balasan atau retaliasi dan mendorong kesepakatan dengan negara-negara ASEAN. Airlangga ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin langkah negosiasi dan kerja sama.
“ASEAN Akan mengutamakan negosiasi. Jadi, ASEAN tidak mengambil angka retaliasi,” ucap Airlangga seusai rapat bersama jajaran kementerian dan pengusaha di kantornya, Senin, 7 April 2025.
Tarif resiprokal AS akan resmi berlaku pada 9 April 2025. Airlangga menyatakan, saat ini pemerintah AS masih menunggu proposal negosiasi dari Indonesia hingga tarif resmi diberlakukan pada 9 April 2025. Di waktu yang sama, pemerintah Indonesia mendorong kesepakatan dengan beberapa negara ASEAN.
Airlangga juga sudah menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kedua negara sepakat menggunakan perjanjian kerja perdagangan dan investasi atau Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Menteri koordinator perekonomian juga berkomunikasi dengan Perdana Menteri Singapura, Kamboja dan negara ASEAN lainnya untuk melakukan penyesuaian sikap bersama.
Hampir semua negara ASEAN, kata dia, telah memutuskan tak akan melakukan retaliasi. Misal Vietnam yang bahkan sudah menurunkan semua tarifnya ke nol.
Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. Demikian pula Kamboja dan Thailand. “Kami mengambil jalur yang sama, jalur negosiasi. Jadi, jalurnya kami samakan, mekanisme TIFA-nya kami samakan,” ucapnya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
