Bukit Menumbing Dikepung Tambang, Lokasi Pengasingan Soekarno Terancam

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Aktivitas penambangan timah ilegal makin merajalela di kawasan hutan konservasi Bukit Menumbing yang terletak di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Padahal di atas Bukit Menumbing, terdapat bangunan bersejarah yakni Pesanggrahan Menumbing yang menjadi tempat pengasingan Soekarno bersama Mohammad Hatta, Pringgodigdo, Kiai Haji Agus Salim, Ali Sastroamidjojo, Mr. Assaat, Moh. Roem dan Komodor Udara S Suryadarma.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Ridwan mengatakan hasil pemetaan lahan terdapat 981 hektare lahan yang rusak di kaki Bukit Menumbing semuanya diakibatkan dari aktivitas tambang timah ilegal. "Aktivitas tambang tersebut menyebar ke beberapa blok. Di kaki bukit sudah 981 hektar lahan yang dirusak tambang," ujar Ridwan usai rapat pembahasan penanganan tambang timah ilegal di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Jumat, 8 Juli 2022.

Ridwan mengaku khawatir jika aktivitas penambangan timah ilegal tersebut mengancam keberadaan situs sejarah yang sudah menjadi identitas Kota Muntok. "Kami bukannya tidak berupaya menyelesaikan. Tapi kami sudah putus asa dan lelah karena itu sudah berjalan selama ini. Kami ingin semua membantu kami untuk bersama menjaga hutan konservasi Bukit Menumbing dan juga situs sejarah yang ada di dalamnya," ujar dia.

Ridwan meminta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama instansi terkait membantu pihaknya dalam menyelesaikan tambang ilegal di kaki Bukit Menumbing. "Usulan kita perlu dibuat tim untuk mengawasi dan monitoring secara rutin. Kalau kita sering ke lapangan, para penambang itu ada rasa takutnya karena diawasi terus menerus. Mereka bahkan memilih menambang di malam hari," ujar dia.

Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Yan Sultra Indrajaya menambahkan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap tambang timah ilegal. "Tapi jika ditertibkan salurannya ke mana para penambang ini. Sebab bagi masyarakat dan daerah, mereka harus mendapat informasi juga bagaimana penambangan itu bisa dilakukan secara legal," ujar dia.