Setelah Kondom Cukup

RUMAHTANGGA Indonesia sudah terbiasa mendengar KB, suatu program nasional. Secara resmi program itu genap 9 tahun pekan ini. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak disangsikan lagi telah berhasil. Namun jauh sebelum ada BKKBN, telah ada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang bersifat swasta. PKBI inilah pelopor yang merintis jalan, semula memperkenalkan pada masyarakat akan faedah KB. Kehadirannya pernah lama disokong oleh grant (hibah) dari International Planned Parenthood Federation (IPPF). Tapi PKBI, walaupun belum bubar karena adanya program resmi KB 29 Juni 1970 itu. agak tersingkir peranannya setelab BKKBN mengorbit. Kegiatannya, jika masih ada, belakangan ini sudah tidak diketahui umum. Dengan kongres ke-5 pekan lalu, PKBI tampak ingin mengaktifkan diri kembali. Dihasilkannya rencana kerja 3 tahun sampai 1982, menunjang program KB yang dilaksanakan pemerintah. Dalam bidang apa? Bukankah semua kegiatan sudah diisi BKKBN? Menteri Kesehatan dr. Suwardjono Surjaningrat yang merangkap Kepala BKKBN menjelaskan bahwa masih banyak hal yang diharapkan dari PKBI. Antara lain Menkes Suwardjono menyarankan PKBI supaya:  Lebih menyiapkan kemampuan tehnis untuk mengelola program khusus dengan tetap menganut strategi pendekatan kemasyarakatan yang bersifat sukarela.  Memusatkan kegiatan pada proyek percontohan yang nanti dapat dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah atau institusi lain dalam masyarakat.  Turut menyiapkan para remaja dalam bidang kependudukan dalam arti luas.  Menggali metoda dan kegiatan KB yang baru, yang hasilnya dapat disumbangkan pada program nasional dan pihak lain yang memerlukannya.  Meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan BKKBN dan Unit Pelaksana lainnya di berbagai tingkat dan pelosok. Bagaimana biaya? Menkes Suwardjono menyatakan bersedia membantu, termasuk untuk meyakinkan IPPF London supaya memberi lagi lebih besar grant pada PKBI. Tapi, demikian Sutjipto Wirosardjono yang terpilih sebagai ketua umum baru, menggantikan Ny. Sophie Sarwono, "akan diusahakan (biaya) tidak tergantung dari IPPF saja." BKKBN, dengan lain kata, memerlukan PKBL Walaupun banyak hasilnya, BKKBN jelas masih perlu terus disempurnakan, apalagi mengingat sasaran program KB terakhir Berusaha menuunkan pada tahun 1990 tingkat fertilitas 50% dari keadaan tahun 1971. (Semula itu hendak dicapai tahun 2000, tapi dipercepat 10 tahun). Dunia, termasuk IPPF, sudah mengakui keberhasilan Indonesia di bidang KB. Jumlah akseptor sudah mencapai 12,8 juta. Tapi cara yang dipakai untuk mencapai angka tinggi itu, karena main target, kini mulai dianggap keliru. "Kita terlalu klinik sentris," komentar Ny. Sophie Sarwono tentang pelaksanaan program resmi semula. "Kita menyediakan pil, kondom dan alat kontrasepsi lainnya, tapi kurang memberikan motivasi pada masyarakat. Timbul kesan paksaan." Sistem target itu pernah dikritik di DPR. "Saya yang dipasang spiral, saya yang sakit, mereka yang dapat duit," keluh seorang ibu di Yogyakarta waktu itu. Ibu itu pernah tercatat sebagai akseptor tapi banyak serupa dia yang kemudian menolak. Memang pernah ada insentif berupa uang untuk para petugas KB supaya mencapai target. Sejak 1972, demikian sumber BKKBN, insentif masih diberikan tapi tidak lagi dalam bentuk uang. Sekarang kesadaran masyarakat supaya membentuk keluarga kecil -- terdiri dari ayah, ibu dan tiga anak maksimum -- yang akan dibangkitkan dalam program KB. Kesadaran menjadi tujuan, bukan sekedar target.