Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kriminal

Anggaran Makan Gratis Rp 70 Triliun, Badan Gizi Nasional Libatkan KPK, BPKP, BPK dan Kejagung

Badan Gizi Nasional libatkan KPK, BPKP, BPK dan Kejagung untuk menjamin akuntabilitas anggaran makan bergizi gratis yang bisa mencapai 170 T.

8 Maret 2025 | 19.03 WIB

Murid SDN 128 Haurpancuh menyantap menu makan bergizi gratis tanpa susu saat jam istirahat di sekolah mereka di Bandung, Jawa Barat, 24 Februari 2025. Makan bergizi gratis ini menyasar 616 orang murid yang dibagi dalam dua sesi belajar pagi dan siang. Dewan Ekonomi Nasional mengeklaim pihak asing tertarik untuk membantu program MBG. TEMPO/Prima mulia
Perbesar
Murid SDN 128 Haurpancuh menyantap menu makan bergizi gratis tanpa susu saat jam istirahat di sekolah mereka di Bandung, Jawa Barat, 24 Februari 2025. Makan bergizi gratis ini menyasar 616 orang murid yang dibagi dalam dua sesi belajar pagi dan siang. Dewan Ekonomi Nasional mengeklaim pihak asing tertarik untuk membantu program MBG. TEMPO/Prima mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp 100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana program Makan Bergizi Gratis atau MBG bisa mencapai Rp 170 triliun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG ini, kata Dadan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, BGN juga meminta arahan dan pengawasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal pengelolaan anggaran MBG.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar," kata Dadan Hindayana yang dikutip dari rilis resmi KPK, Sabtu, 8 Maret 2025.

Dadan juga menyebut bahwa tahun depan anggaran MBG diprediksi akan mencapai Rp 400 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap implementasi program MBG di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional. Sedangkan untuk kerja sama antara KPK dan BGN bisa berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup dalam mengevaluasi kondisi di lapangan guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” kata Setyo.

Mutia Yuantisya

Alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2022. Ia mengawalinya dengan menulis isu ekonomi bisnis, politik nasional, perkotaan, dan saat ini menulis isu hukum dan kriminal.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus