Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunanan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengkritisi Pasal yang digunaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Septia Dwi Pertiwi, mantan buruh PT Hive Five. Pasal 36 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2016 yang didakwakan dianggap sudah tidak berlaku. "Sudah tidak berlaku karena sudah direvisi," ujar Ketua PBHI, Julius Ibrani, Kamis, 19 September 2024.

Septia dilaporkan atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik kepada pemilik PT Hive Five, Henry Kurnia Adhi atau lebih dikenal dengan nama John LBF. Ia mengkritik upah di perusahaan tersebut yang di bawah UMR, upah lembur yang tidak dibayar, jam kerja yang melebihi 8 jam hingga pemotongan gaji sepihak yang dilakukan perusahaan. Kritik itu diungkapkan Septia lewat akun media sosial pribadinya.

Julius menekankan, UU ITE telah direvisi pada 2024, sehingga penuntutan dengan UU sebelumnya tidak berlaku. "Kenapa Septia harus bebas, pertama ia didakwa menggunakan Pasal yang tidak berlaku lagi," tegasnya.

Pembacaan dakwaan telah digelar pada 17 September 2024 lalu. Septia sendiri sudah ditahan sejak 26 Agustus 2024. Kuasa hukum sudah mengajukan penangguhan penahanan, namun permohonan tidak kunjuk digubris.

Pada 5 September lalu, tim advokasi Septia yang terdiri dari PBHI, dan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menuntut agar Septia dibebaskan dari Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.