KPK Persilakan Wali Kota Semarang Hevearita Ajukan Praperadilan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilakan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengajukan gugatan praperadilan berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh penyidik KPK.

“KPK mempersilakan tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan hak yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.

Tessa menuturkan komisi antirasuah melalui Biro Hukum KPK siap menghadapi dan mengawal proses persidangannya. Dia juga yakin penetapan status tersangka terhadap Hevearita tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

“KPK berkeyakinan penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Gugatan Hevearita tersebut didaftarkan pada 4 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Pada 17 Juli 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada 2023 hingga 2024.

Selain itu, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada 2023 sampai 2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, tetapi belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut. Sesuai dengan kebijakan KPK, identitas beserta konstruksi kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut akan disampaikan setelah penyidikan telah rampung.

Penyidik KPK kemudian langsung menggeledah sejumlah kantor instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota Semarang maupun di Gedung Pandanaran. 

Tidak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang.

ANTARA

Pilihan editor: LPSK Telaah Permohonan Perlindungan dari Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel di NTB