Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut pihaknya hampir saja menangkap buronan kasus E-KTP Paulus Tannos. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan Komisi gagal menangkap Tannos karena keterlambatan penerbitan status red notice di Interpol.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Paulus Tannos itu statusnya sudah diketahui keberadaannya. Tapi karena beberapa kendala yang bersangkutan bisa lolos dari kejaran kami,” kata Karyoto di kantor KPK, Rabu, 25 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karyoto mengatakan karena hambatan yang ditemui KPK tersebut, mengakibatkan status red notice terlambat diterbitkan. Sehingga, kata dia, Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.
“Padahal waktu itu hanya tinggal menunggu penerbitan status red notice saja dari Interpol sebelum akhirnya bisa dieksekusi,” ujarnya di dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Penyebabnya, Karyoto mengatakan Komisi kesulitan menyelesaikan proses administrasi untuk penerbitan status red notice dari Interpol pada tenggat waktu yang ditentukan. Sementara itu, kata dia, Komisi harus berpacu dengan waktu dalam melakukan pengejaran terhadap buronan Daftar Pencarian Orang.
“Kami tidak bisa salahkan siapa-siapa. Karena pengajuan red notice itu melalui Interpol di Indonesia yang kemudian diteruskan ke Interpol di Lyon, Perancis. Baru selanjutnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” kata Karyoto.
Karyoto menyebut andai saja waktu itu status red notice Paulus Tannos bisa segera didapatkan oleh Komisi, maka yang bersangkutan bisa segera ditangkap. Sebabnya, kata dia, status red notice yang telah diajukan sejak lima tahun itu, teryata belum terbit hingga saat hendak dilakukan penangkapan.
Atas kegagalan itu, Karyoto mengatakan pihaknya akan terus menelusuri kembali keberadaan Paulus Tannos hingga berhasil ditemukan.
Paulus Tannos merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Tannos menjadi tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi E-KTP. Pada tahun 2017 lalu, Tannos beserta keluarga pergi ke Singapura dengan alasan ancaman keselamatan. Hingga kini, Tannos masih berstatus sebagai buronan KPK dalam aksus E-KTP tersebut.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
