KPK Terkena Pemangkasan Anggaran Rp 201 Miliar, Johanis Tanak: Kebutuhan Besar, Anggaran Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan efisiensi anggaran adalah hal yang biasa. Anggaran KPK, misalnya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak, sementara pendapatan pajak saat ini tidak mencukupi, sehingga terjadi defisit.

"Kebutuhan besar, anggaran kecil kalau begitu apa? Buat kebijakan pengetatan penggunaan anggaran dan itu hal biasa dalam sistem pemerintahan," kata Johanis Tanak saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Februari 202.

Perihal efisiensi anggaran tersebut, Johanis mengatakan implikasinya tidak begitu berdampak buruk pada kerja KPK, baik penindakan maupun pencegahan. Pasalnya, kebijakan serupa juga pernah terjadi, ketika ada larangan menggelar kegiatan di hotel karena negara sedang kesulitan keuangan. Namun ketika keuangan negara mulai normal, anggaran KPK dikembalikan.

Johanis menilai efisiensi anggaran ini hanya menjadi suatu kebijakan supaya roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Namun dia tak menampik, efisiensi anggaran ini memengaruhi kerja penyidik KPK. "Sebenarnya dibilang pengaruh, pengaruh, dibilang tidak, tidak. Tergantung dari cara kita melihat saja," ujarnya.

Untuk supervisi aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT), idealnya KPK datang ke daerah. Karena anggaran tidak ada, supervisi cukup dilakukan dengan video conference. Kebijakan seperti ini, kata Johanis, diambil untuk memenuhi kebijakan pemerintah mengenai efisiensi penggunaan anggaran.

Berbeda dengan supervisi, penyidik KPK tetap harus ke lokasi bila ada kasus korupsi di daerah. Penyidik harus datang ke lokasi untuk menangkap dan membawa para tersangka ke Jakarta. "Enggak bisa efisien kan kalau tidak didatangi ke sana atau tidak dibawa ke sini tidak efektif jalannya pelaksanaan tugas," ujarnya.