Lebih Baik Tanding di Pengadilan

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan sindiran setelah "diinterogasi" hampir sembilan jam oleh tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan pada Senin pekan lalu. "Saya berterima kasih kepada lembaga ini karena jadi tahu banyak soal administrasi," kata Basuki di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Basuki sejatinya kesal dikeroyok 12 anggota tim audit investigasi yang memberondong dia dengan puluhan pertanyaan. Kamis pekan lalu, selama satu jam, Gubernur pun mengungkapkan unek-uneknya kepada wartawan Tempo Bagja Hidayat, Syailendra Persada, dan Linda Trianita serta juru kamera Tempo Channel Rosito. "Bau politik dalam audit rumah sakit kuat," ujar Basuki.

Apa saja yang ditanyakan BPK selama pemeriksaan sembilan jam itu?

Berputar-putar soal urusan administrasi. Misalnya kenapa ada surat yang tanggalnya mundur. Jawabannya gampang. Surat yang masuk ke meja saya banyak, jadi pasti numpuk. Nah, saya punya kebiasaan memberi tanggal pada surat yang diteken. Makanya kelihatan tanggal surat masuk berbeda dari tanggal dekat tanda tangan saya. Kalau saya mau main, pas neken, enggak usah dikasih tanggal.

Soal kemahalan harga dalam seperti audit BPK….

Mereka tanya itu juga. Sampai saya jelaskan berkali-kali. DKI itu beli tanah pada 2014. Waktu itu pemerintah daerah sudah menaikkan nilai jual obyek pajak di seluruh DKI. Eh, kesannya kami sengaja menaikkan agar bisa memanipulasi harga. Padahal enggak ada hubungan sama sekali.

Kok, Anda bisa tahan diperiksa berjam-jam?

Saya bolak-balik minta izin ke toilet. Setiap kali mau marah, saya izin ke toilet. Daripada marah di depan mereka, nanti jadi masalah lagi, ha-ha-ha….

Bagaimana ceritanya DKI bisa membeli lahan Sumber Waras?

Dulu itu pernah datang beberapa perawat dari Sumber Waras. Mereka minta tolong karena rumah sakit mau bangkrut. Waktu itu saya spontan saja bilang mau beli rumah sakit itu. Lu tahu kan gue orangnya ceplas-ceplos. Kebetulan DKI juga sedang butuh rumah sakit. Eh, ternyata mereka sempat tersinggung dan tak mau jual lahannya.

Sebelum DKI datang menawar, Sumber Waras punya perjanjian dengan pihak lain.…

Ya, saya suruh Dinas Kesehatan menemui Kartini Muljadi, pemilik Sumber Waras. Hasilnya, Sumber Waras enggak mau jual ke DKI karena mereka mau jual ke PT Ciputra Karya Utama.

Kenapa akhirnya Sumber Waras mau menjual ke DKI?

PT Ciputra Karya Utama kan mau mengubah Sumber Waras menjadi kawasan komersial. Mereka mengajukan izin ke DKI. Tapi saya tolak karena lokasi itu bukan untuk komersial. Akhirnya perjanjian mereka batal. Nah, di situ saya bilang ke Sumber Waras, "Sudah, jual saja ke DKI sesuai dengan harga nilai jual obyek pajak." Mereka setuju.

BPK menyebutkan pembelian lahan itu tanpa kajian.…

Soal ini juga ditanyakan pas pemeriksaan. BPK itu seharusnya baca Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang pengadaan tanah. Jadi kalau tanah di bawah lima hektare itu bisa langsung dibeli tanpa proses macam-macam seperti kajian ini-itu. Makanya proses jual-belinya cepat.

Hasil audit investigasi BPK akan menjadi acuan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Silakan saja. Lebih baik tanding di pengadilan sekalian. Biar jelas duduk perkaranya. Orang saya benar. Gue cuman khawatir dikriminalisasi. Barang Sumber Waras ini sudah jelas duduk perkaranya. Hasil audit BPK saja yang tendensius.

Anda berkali-kali menyebutkan hasil audit tendensius. Apa maksudnya?

Saya mendapat cerita BPK menekan dinas.

Menekan? Bisa lebih rinci?

Ada cerita oknum BPK meminta sesuatu sebagai syarat agar audit Sumber Waras tidak naik. Laporan Sumber Waras ini awalnya sentimen pribadi yang dibawa ke mana-mana, sampai ke ranah politik.

Di ranah politik, siapa yang memainkan kasus ini?

Saya menduga banyak yang sengaja menunggangi hasil audit Sumber Waras. Ada yang enggak pingin gue jadi gubernur lagi. Lu semua tahu kan banyak yang enggak suka sama gue gara-gara banyak perbaikan di DKI. Awalnya mereka pakai perkara korupsi uninterruptible power supply, tapi enggak mempan. Sekarang mereka pakai Sumber Waras.