Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Tranparency International Indonesia (TII), Sahel Muzammil menyatakan usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, bukan pertama kalinya digulirkan. Dia pun menilai ada kesesatan logika dalam usulan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sahel mencatat usulan tersebut juga pernah digaungkan oleh Presiden Indonesia ke-5 tersebut. Karena itu, dia pun tak percaya dengan ucapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut isu tersebut dipelintir untuk memojokkan Megawati dai partai itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Harus diingat bahwa ini bukan pertama kali Bu Mega usul KPK dibubarkan. Jadi saya kira ini bukan silap lidah/ kecelakaan," kata Sahel dalam pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 23 Agustus 2023.
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu berpendapat bahwa usulan itu sangat mungkin karena bisikan dari orang-orang di sekitar Megawati. "Yang barangkali kecewa juga karena ada sejumlah anggota PDIP yang misalnya digelandang oleh KPK,” ujarnya.
Usul Megawati dinilai sesat logika
Dia pun menilai terdapat kesesatan logika jika KPK dibubarkan karena dianggap tidak efektif. Dia menilai seharusnya Megawati justru meminta agar KPK semakin diperkuat jika dinilai tidak efektif, bukan kemudian dibubarkan.
Jika menggunakan logika Megawati, Sahel menyatakan, maka semua lembaga pemerintahan bisa saja ikut dibubarkan.
“Jangan-jangan nanti Polri diminta dibubarkan juga, dengan alasan masih maraknya kriminalitas, atau kelembagaan Presiden harus dibubarkan juga, karena misalnya belum berhasil memajukan kesejahteraan umum/mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan,” kata dia.
Sahel berpendapat KPK masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Pasalnya, menurut dia, tindak pidana korupsi saat ini semakin merajalela. Hal itu, menurut dia, terlihat dari penurunan Indeks Perspektif Korupsi (IPK) Indonesia tahun lalu. Indonesia hanya mendapatkan skor 34, turun empat angka dari tahun sebelumnya.
Selanjutnya, penurunan IPK karena kebijakan pemerintahan Jokowi dan PDIP
Sahel menambahkan bahwa penurunan kinerja KPK itu harus dilihat secara keseluruhan. Menurutnya penurunan tersebut juga tak lepas dari andil pemerintahan Presiden Jokowi dan PDIP yang mendukung disahkannya revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Selain itu, Sahel juga menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang banyak mendepak pegawai terbaik KPK tersebut, serta terpilihnya sosok yang diragukan integritasnya sebagai pemimpin KPK.
“Singkatnya, pembusukan KPK dari dalam. Jadi kinerja KPK yang hari ini tidak efektif adalah buah dari pembusukan itu, dan yang bertanggungjawab atas ini sebenarnya adalah pemerintah dan DPR, di mana mereka paling banyak berasal dari PDIP (Partai yang dipimpin Megawati),” ujar Sahel.
Sahel Muzammil juga mengharapkan lembaga antirasuah tersebut harus lebih progresif setelah banyak terjadi pelemahan sistematik.
“Untuk orang-orang yang ingin bekerja benar di KPK, progresivitas ini kadang bisa berarti mengambil risiko berbeda dengan pimpinan atau bahkan ditumbalkan, sebagaimana yang kita lihat kemarin dialami penyidik KPK dalam kasus Basarnas,” kata Sahel.
Sebelumnya Megawati menyatakan dirinya pernah mengusulkan pembubaran KPK kepada Presiden Jokowi. Sebab, dia menilai keberadaan KPK tidak efektif menangani korupsi.
"Udah deh bubarin aja itu pak. Jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng," ujar Mega di acara acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto lantas membantah pernyataan ketua umumnya tersebut. Menurut Hasto, pernyataan Megawati itu dipelintir. Dia menilai pelintiran itu dilakukan untuk menjelek-jelekkan putri dari proklamator Sukarno tersebut dan partainya.
"Jadi pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati, beliaulah yang mendirikan KPK, upaya pemberantasan korupsi itu terus-menerus dilakukan dengan segala upaya tetapi itu masih menjadi persoalan pokok dari bangsa kita," kata Hasto di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. "Sehingga Ibu Mega ingin menegaskan, kalau begitu jangan dong, sekedar komisi yang setiap saat (bergerak) karena komisi ini sifatnya bukan permanen."
AKHMAD RIYADH
Foto 
