Baik-Buruk UU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset bisa mengoptimalkan pengelolaan aset yang telah disita lembaga penegak hukum. Pisau bermata dua.

2 Desember 2024 | 12.00 WIB

Perbesar

Aksi unjuk rasa penggiat antikorupsi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 16 Maret 2023. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

KPK membutuhkan RUU Perampasan Aset untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
UU Perampasan Aset akan meningkatkan jumlah pemulihan kerugian negara dan menjaga transparansi.
Dalam keadaan Indonesia dikuasai oligarki, UU Perampasan Aset bisa menjadi pisau bermata dua.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029, Setyo Budiyanto, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana merupakan revolusi hukum. Hal tersebut ia ungkapkan setelah menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon pimpinan atau capim KPK pada Senin, 18 November 2024, di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ruu-perampasan-aset

perampasan-aset

korupsi

kpk

ppatk

Amelia Rahima Sari

Alumnus Antropologi Universitas Airlangga ini mengawali karire jurnalistik di Tempo sejak 2021 lewat program magang plus selama setahun. Amel, begitu ia disapa, kembali ke Tempo pada 2023 sebagai reporter. Pernah meliput isu ekonomi bisnis, politik, dan kini tengah menjadi awak redaksi hukum kriminal. Ia menjadi juara 1 lomba menulis artikel antropologi Universitas Udayana pada 2020. Artikel yang menjuarai ajang tersebut lalu terbit di buku "Rekam Jejak Budaya Rempah di Nusantara".

Edisi 9 Maret 2025