Agar Perburuan Harun Masiku Tak Terhenti

MAKI gugat KPK agar Harun Masiku bisa disidang secara in absentia. Dianggap tak serius memburu politikus PDIP itu.

20 Februari 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Aktivis Indonesia Corruption Watch ,melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster bergambar buronan Harun Masiku di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

MAKI mengajukan gugatan praperadilan kasus Harun Masiku karena yakin KPK menghentikan penyidikan kasus itu secara diam-diam.
Mereka meminta kasus Harun segera disidangkan di pengadilan secara in absentia.
Namun tak ada landasan hukum untuk melakukan hal itu.

JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan 14 bukti dokumen dalam sidang praperadilan kasus Harun Masiku di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. Boyamin berharap bukti itu bisa membuat majelis hakim mengabulkan permohonannya agar Harun diadili tanpa kehadirannya atau in absentia. "Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar," kata Boyamin setelah menjalani sidang.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

im57

harun-masiku

wahyu-setiawan

buron

kpu

kpk

Ade Ridwan

Lulusan sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Memulai karier jurnalistik di Tempo sejak 2018 sebagai kontributor. Kini menulis untuk desk hukum dan kriminal

Edisi 30 Maret 2025