Tradisi Perundungan di Program Dokter

Kepala Kepolisian Resor Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan telah membentuk tim untuk menyelidiki kematian Aulia. Tim tersebut sudah bekerja untuk memeriksa dan mendalami informasi dugaan perundungan. 

Di Jawa Barat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran baru-baru ini memberikan sanksi kepada sebelas mahasiswa yang dinilai terbukti terlibat perundungan. Selain itu, ada satu dosen—konselen mahasiswa kedokteran—yang mendapat hukuman dari manajemen Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin Bandung. “Yang bersangkutan tidak bisa berpraktik di sini lagi,” kata Direktur Utama RS Hasan Sadikin, Rachim Dinata Marsidi, saat dihubungi Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024. Perundungan itu, kata Rachim, terjadi beberapa bulan lalu.  

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Yudi Mulyana Hidayat, membenarkan adanya kasus perundungan yang terjadi di kampusnya. “Sejak 2020 sudah tercium adanya fenomena perundungan pada anak-anak residensi peserta didik, yaitu penekanan dari senior ke yunior,” ujarnya. 

Dari hasil penelusuran, kata Yudi, sebelas orang terbukti melakukan bullying. Sanksi yang diberikan kepada mereka bervariasi. Sanksi paling ringan adalah peringatan dan yang terberat pemecatan.    

Ketua Dewan Pertimbangan IDI Jawa Barat Eka Mulyana menyampaikan bahwa perundungan di lingkungan PPDS seperti sudah menjadi tradisi antara senior kepada yunior. Padahal pendidikan dokter spesialis seharusnya dilandasi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan saling menghormati sesama dokter. "Apa pun bentuk perundungan itu, termasuk pada dokter, kami tentang. Perundungan jelas bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran.”
  
Ketua Kluster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Iqbal Mochtar, menjelaskan perundungan sering dilakukan oleh orang yang merasa memiliki kekuasaan. Tidak tertutup kemungkinan pelaku juga mengalami gangguan psikologis yang disebabkan oleh trauma masa lalu. “Dia ingin memperlihatkan powernya tersebut kepada orang lain. Ini kemudian menimbulkan perundungan." 

Perundungan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di dunia medis sehingga tidak bisa digeneralisasi. “Perundungan adalah kasus universal yang terjadi di semua sisi kehidupan manusia, seperti di sekolah, tempat kerja, bahkan rumah tangga,” katanya. Karena itu, setiap kasus yang muncul harus dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menjelaskan bahwa istilah bullying tidak secara khusus tercantum dalam terminologi hukum di Indonesia. Namun pelaku perundungan tetap dapat dijerat menggunakan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan perbuatan pelaku.

Secara umum, kata Orin, bullying dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu fisik, verbal, psikis/relasi, dan yang dilakukan dengan sarana elektronik. Jika korban bullying adalah orang dewasa, dasar hukum yang digunakan bisa merujuk pada sejumlah undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam kasus perundungan di Unpad, kata Orin, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 dan 352 tentang penganiayaan, serta Pasal 368 tentang pemerasan. “Jelas perbuatannya berdampak langsung kepada korban,” katanya. 

Untuk kasus di Undip, kata Orin, tidak serta-merta bisa digunakan pola penyelesaian yang sama. Sebab, ada kekosongan hukum untuk menindak pelaku bullying. “Apakah pelaku bisa dijadikan tersangka jika korban ternyata mengakhiri hidupnya sendiri?” ucap Orin. "Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menjawab persoalan tersebut."  

Suasana rumah kos tempat meninggalnya seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Undip, di Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 15 Agustus 2024. ANTARA/Aji Styawan

Menurut Orin, tentu akan lain cerita jika korban bullying tewas akibat tindakan pelaku secara fisik. Di sini pelaku bisa dikenai pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pelaku juga bisa dipidanakan bila terbukti secara sengaja menghasut atau menganjurkan korban untuk bunuh diri. 

Karena itu, Orin menekankan pentingnya perguruan tinggi memiliki mekanisme pengaduan, pencegahan, dan penanganan bullying secara menyeluruh. "Perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual adalah tiga dosa besar di perguruan tinggi," katanya.

Dosen hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, sependapat dengan Orin. Menurut dia, pelaku bullying hanya bisa diberi sanksi bila perbuatannya benar-benar menjadi penyebab korban mengakhiri hidup.

"Bunuh diri adalah perbuatan pribadi. Namun tekanan-tekanan dari perundungan yang diterima itu perlu disidik," tutur Akbar. Pembuktian dalam kasus seperti ini harus memisahkan antara tindakan perundungan dan keputusan korban untuk bunuh diri.

Kementerian Kesehatan mencatat 356 aduan perundungan melalui laman perundungan.kemkes.go.id dari Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024. Rinciannya, sebanyak 211 laporan terjadi di rumah sakit vertikal dan 145 laporan di luar rumah sakit vertikal.

Juru bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril mengatakan, dari 156 kasus bullying tersebut, 39 peserta didik (residen) ataupun dokter pengajar (konsulen) telah diberi sanksi tegas. Untuk 145 laporan di luar rumah sakit vertikal, kata dia, telah dikembalikan ke instansinya untuk ditindaklanjuti.
 
Adapun jenis perundungan yang banyak dilaporkan, kata Syahril, adalah perundungan nonfisik, nonverbal, jam kerja yang tidak wajar, pemberian tugas yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, serta intimidasi.

Ancaman sanksi untuk pelaku bullying, kata Syahril, tercantum dalam Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023 tentang Pencegahan dan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 
Korban bullying bisa melapor melalui aplikasi WhatsApp di nomor 081299799777 dan situs web https://perundungan.kemkes.go.id/.

Setiap laporan yang masuk, kata Syaril, diterima Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan langsung ditelusuri tim Inspektorat. “Kami menjamin keamanan identitas pelapor,” katanya.