Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Febri Diansyah sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, menyampaikan pihaknya telah mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi. Salah satu tujuan pemanggilan tersebut, kata Ali, guna pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik KPK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hari ini, 2 Oktober 2023 bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” kata Ali, seperti dilansir dari Tempo, Senin, 2 Oktober 2023.
Selain Febri, saksi yang dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK adalah Rasamala Aritonang dan Donal Fariz.
“Pemanggilan para saksi ini tentu sebagai kebutuhan proses penyidikan perihal Kementan RI yang sedang diselesaikan KPK,” ujarnya.
Febri yang merupakan eks Jubir KPK telah mengkonfirmasi bahwa dirinya bersama Rasamala akan mendatangi KPK.
“Meskipun sampai hari ini belum ada surat panggilan yang kami terima, tapi kami akan mendatangi KPK sekaligus untuk klarifikasi terkait pemanggilan tersebut,” kata Febri.
Febri mengatakan akan mendatangi KPK guna memastikan pemanggilan tersebut, serta kepastian surat pemanggilan yang dilakukan oleh KPK.
“Salah satunya terkait ke mana surat dikirim dan posisi sebagai pengacara yang ditulis di informasi WA (Whatsapp) tersebut,” katanya.
Selain sebagai eks Jubir KPK, siapa sebenarnya Febri Diansyah? Berikut sepak terjang Febri usai mundur dari KPK.
Profil Febri Diansyah
Menukil laman Tempo, Febri Diansyah dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, pada 8 Februari 1983. Febri bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2007.
Pada 2016, ia menjadi sebagai Pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK. Kemudian ia sempat didapuk menjadi Jubir KPK.
Namun pada 2020, Febri menyerahkan surat pengunduran diri yang ditujukan pada mundur pimpinan KPK, Sekjen KPK, serta Kepala Biro SDM KPK.
Febri beralasan, telah berubahnya kondisi politik dan hukum di KPK yang membuat dirinya memutuskan mundur.
Setelah mengundurkan diri dari KPK, Febri lantas membentuk kantor hukum bernama Visi Law Office bersama rekannya di ICW, Donal Fariz.
Selanjutnya: Febri diketahui menjadi tim…
Febri diketahui pernah menjadi tim kuasa hukum Putri Candrawathi. Febri membela istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
“Sebagai advokat saya akan dampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual,” kata Febri, saat itu.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap pernah menyarankan agar rekannya Febri dan Rasamala Aritonang mundur sebagai kuasa hukum Putri Candrawathi dan mendengarkan suara publik.
Pasalnya, keduanya merupakan tokoh kepercayaan publik. Apalagi saat ini reaksi publik terhadap tersangka cenderung negatif sehingga menyarankan agar keduanya menarik keputusannya.
Namun Febri mengatakan keputusan bergabung dalam tim kuasa hukum Putri Candrawathi merupakan pilihan profesional sebagai seorang advokat.
Di sisi lain, Febri menekankan terdapat hak-hak tersangka yang dijamin undang-undang. Ia juga berjanji akan fokus menelusuri fakta dan bersikap objektif.
KPK minta kooperatif
Sebelumnya, Ali mengimbau agar pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara bisa kooperatif. Pasalnya, kata dia, ketegasan KPK untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor bisa dilakukan terhadap pihak manapun yang dimaksud.
“Sikap kooperatif dari para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka untuk mendukung proses penyidikan perkara ini diperlukan,” ujarnya.
Hal itu dikatakan Ali, saat tim penyidik KPK menggeledah Kantor Kementan, adanya temuan dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan.
Beberapa dokumen dimaksud, katanya, diduga kuat bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara.
“Kami ingatkan untuk pihak-pihak yang ada di internal Kementan RI maupun pihak terkait lainnya, agar tidak melakukan penghalangan maupun merintangi proses penyidikan dari tim penyidik KPK,” katanya.
BAGUS PRIBADI | INGE KLARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.