Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Puan menyinggung fenomena 'no viral, no justice' atau keadilan harus menunggu viral terlebih dahulu yang terjadi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Awalnya, Puan mengatakan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini semakin membutuhkan kehadiran negara. Jika negara tidak hadir, kata dia, rakyat akan mencoba berbagai cara untuk mencari keadilan. “Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial; no viral, no justice,” kata Puan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan media sosial adalah salah satu kekuatan utama dalam demokrasi saat ini. Melalui media sosial, kata dia, dapat diciptakan berbagai persepsi.
Dia berujar persepsi itu kemudian bisa mempengaruhi kebenaran. “Orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah,” ujar Puan.
Maka dari itu, menurut Puan, lembaga-lembaga negara seharusnya bertanggung jawab untuk memperhatikan rasa keadilan dalam menangani setiap urusan rakyat. Dia secara khusus menyebutkan lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, pemerintah pusat dan daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga TNI dan Polri.
Puan meminta lembaga-lembaga tersebut untuk bisa mengambil inisiatif lebih dalam menghadapi permasalahan rakyat. “Sehingga rakyat merasakan kehadiran Negara. Kehadiran negara jangan menunggu ‘Viral For Justice’. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu.
Sidang tahunan MPR turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya terdapat presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga mengikuti sidang di kompleks parlemen Senayan.