Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanti menuding aparat kepolisian telah menggunakan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Hasto menyebut informasi itu diterima dari laporan lapangan dan berani untuk mempertanggungjawabkannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum. Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah maka itu tidak lagi oknum,” ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasto membeberkan sejumlah wilayah yang diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan polisi untuk pilkada, seperti di Sulawesi Utara; Boyolali, Jawa Tengah; Jawa Timur; dan Sumatera Utara. “Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan pilkada secara demokratis, jujur, dan adil,” kata Hasto.
Elite partai banteng ini menilai keberpihakan aparat kepolisian dalam kontestasi pilkada tidak bisa lagi disebut sebagai oknum karena saking masifnya. Hasto melihat fenomena ini tampak tersusun dengan sistematis serta bersifat hirarkis.
Untuk itu, dia merasa perlu menjunjung marwah aparat kepolisian agar tidak direndahkan oleh sekelompok orang di pilkada. Dengan cara mengingatkan untuk tetap netral dan menjaga kondusifitas pilkada serentak 2024. “Mereka harus mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan menjadi bagian dari kepentingan keluarga tertentu,” ujar Hasto.
Hasto menaruh harapan kepada masyarakat Indonesia untuk sama-sama memantau gelaran pilkada serentak 2024. Menurut dia, dalam momentum pilkada sangat dibutuhkan peran masyarakat sebagai benteng terbaik demokrasi.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyebut telah memerintahkan bawahannya di daerah untuk menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2024. Sigit mengakui masalah netralitas korps bhayangkara pasti disorot di tengah pelaksanaan pilkada serentak kali ini.
“Oleh karena itu seluruh personel harus berhati-hati dengan isu netralitas ini karena menyangkut kredibilitas di lapangan,” kata Sigit kepada Tempo melalui jawaban tertulis, Minggu, 10 November 2024.
Selain menekankan netralitas, Sigit juga meminta aparat kepolisian bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk memastikan kelancaran pilkada. “Aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, sejuk, dan legitimate,” katanya.
Untuk menjamin netralitas aparat dalam pilkada, kata dia, Polri telah melibatkan unsur-unsur pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan pada internal Polri, kata Sigit, adalah Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan.
Selain pengawasan internal, Sigit menyebutkan juga menggaet pengawasan oleh pihak eksternal. “Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi masyarakat,” katanya.
Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
