Sidang Eksepsi Fandy Lingga Terdakwa Korupsi Timah: Dakwaan A Quo Tidak Cermat

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa korupsi timah Marketing PT Tinindo Inter Nusa (TIN) Fandy Lingga dalam nota keberatan atau eksepsinya, menyatakan surat dakwaan a quo oleh penuntut umum Kejaksaan Agung tidak cermat, tidak jelas serta tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Tim penasihat hukum Fandy meminta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela.

"Kami tim penasihat hukum terdakwa mohom kiranya majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela," kata penasihat hukum Fandy Lingga, Andi Ahmad Nur Darwin, pada saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Penasihat hukum meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) Fandy Lingga. Andi juga minta hakim menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena surat dakwaan a quo mengandung unsur yang berkaitan dengan kopetensi absolut sehingga sudah sepatutnya surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berikutnya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas serta tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. Penasihat hukum minta hakim membebaskan Fandy Lingga dari segala dakwaan penuntut umum, serta memulihkan harta juga martabat Fandy dan membebankan biaya perkara kepada negara.

"Apabila yang terhormat majelis hakim yang mengadili perkara a quo berpandangan lain, maka kami memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya berdasarkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat," ujarnya.